Jakarta, Aktual.co — Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno memastikan pembangunan sarana transportasi kereta jenis “light rapid transit” Jabodetabek dilakukan setelah PT Adhi Karya Tbk, sebagai pelaksana proyek tersebut, melakukan “right issue”.
“Pembangunannya 100 persen oleh BUMN. Tentunya PT Adhi Karya akan melakukan ‘right issue’ satu bulan mendatang untuk modal pembangunan LRT ini. Totalnya Rp3 triliun,” katanya seusai rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (3/6).
Rapat koordinasi membahas kelanjutan proyek LRT yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil ini dihadiri juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan, Walikota Bogor Bima Arya dan Direktur Utama PT Adhi Karya Kiswo Dharmawan.
Rini menambahkan kelanjutan proyek LRT tersebut tinggal menunggu penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) penunjukkan PT Adhi Karya Tbk, sebagai pelaksana proyek infrastruktur yang nantinya terintegrasi dengan kota-kota di sekitar Jakarta.
“Pada dasarnya semua menyetujui perlunya LRT dalam waktu secepatnya. Tinggal ada beberapa satu atau dua hal yang mau difinalisasi di DKI sehubungan ruang yang akan dipakai, karena ada jalur hijau yang harus dilihat,” tambahnya.
Direktur Utama PT Adhi Karya Kiswo Dharmawan mengatakan, selain melakukan “right issue” untuk pembiayaan proyek LRT, pihaknya juga akan mengajukan pinjaman senilai Rp7 triliun sebagai tambahan modal.
“Kita masih menggunakan dana sendiri dari PMN dan ‘right issue’, termasuk rencana ‘loan’ biasa. Dari total investasi (untuk pembangunan tahap I) Rp10 triliun, kira-kira ‘loan’ sebesar Rp7 triliun, dan ‘right issue’ Rp3 triliun,” ujarnya.
Kiswo optimistis proyek kereta ini akan dimulai pembangunannya pada Agustus mendatang, meskipun masih menghadapi permasalahan terkait tata ruang dan lahan untuk depo perbaikan kereta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Kalau buat deponya, DKI tidak bersedia kita cari yang lain, masak mau mundur? Kalau stasiun semua ‘elevated’ diatas. Kita tetap pakai jalurnya di pinggir tol. Itu sudah mendapat persetujuan menteri pekerjaan umum,” katanya.
Kiswo juga menyambut baik penerbitan Perpres penunjukkan Adhi Karya yang akan ditandatangani oleh Presiden, karena proyek yang nantinya juga terhubung dengan kereta bandara ini, bisa langsung dieksekusi untuk mengurangi beban KRL Jakarta-Bogor.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
