Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) menjawab sejumlah pertanyaan wartawan usai memberikan keterangan pers terkait Laporan 1 Tahun Kementerian BUMN di Jakarta, Senin (26/10). Realisasi proyek BUMN hingga semester I Tahun 2015 tercatat 30 dari 86 proyek strategis BUMN dengan serapan tenaga kerja mencapai 65.928 orang yang melibatkan 25 BUMN. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/ama/15.

Jakarta, Aktual.com – Koalisi Merah Putih (KMP) menilai Penyertaan Modal Negara (PMN) di RAPBN 2016 tidak pro rakyat.

Disampaikan Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih (KMP) Idrus Marham, penilaian itu menjadi salah satu alasan KMP meminta agar PMN untuk BUMN dipangkas.

Saat ditanya lebih lanjut, apakah dengan begitu KMP berpendapat Kementerian BUMN yang dinakhodai Rini Soemarno tidak pro rakyat, ini jawaban Idrus.

“Kalau soal itu jangankan kita, saya kira anak kecil saja sudah tahu kalau itu tidak pro rakyat,” ucap Sekjen Partai Golkar itu, saat dihubungi Aktual.com, Kamis (29/10) dinihari.

Lagipula, sambung dia, tahun lalu PMN juga belum semua terserap, sehingga sangat tidak logis masih dicantumkan di RAPBN 2016.

Kata dia, pandangan KMP itu disepakati dalam rapat yang digelar Rabu (28/10) malam. Dibeberkan Idrus, pimpinan partai di KMP lengkap hadir di rapat.

Dari Golkar Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Idrus; Gerindra hadir Ketua Umum Prabowo Subianto, Wakilnya Fadli Zon, dan Sekjen DPP Ahmad Muzani; PKS hadir presidennya Sohibul Iman dan Fahri Hamzah; PPP dihadiri Ketum Djan Faridz; PAN Amien Rais.

“Dan hampir semua berpandangan sama kalau RAPBN ini terlalu besar sehingga harus dipangkas. Kita juga melihat itu tidak pro rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga harus dipangkas PMN,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS