Jakarta, Aktual.com — Menteri BUMN, Rini Soemarno Luar biasa masih memanggap jaminan dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai sesuatu yang wajar. Karena sebagai pengusaha, klaim Rini, para investor China juga membutuhkan kepastian dalam menggarap proyek ini.
“Proyek ini memang betul-betul business to business (B to B). Dikalkulasi juga secara B to B. Jadi wajar kalau ada jaminan,” dalih Rini dalam acara diskusi Core Indonesia di Jakarta, Senin (1/2).
Bahkan Rini juga membandingkan dengan best practices yang biasa digunakan dalam kaca mata pelaku bisnis swasta.
“Coba tanya ke swasta-swasta lain. Dia pinjaman ke mana-mana. Pasti ada itu (jaminannya). Makanya harus ada jaminan dari pemerintah terkait dengan aturan ini,” tandas dia.
Adakah jaminan lain yang diberikan pemerintah? Rini membantah ada jaminan lain. “Jaminannya legal. Karena kreditornya juga dari bank nya, yang dia minta itu hal-hal yang normal saja,” tegas dia.
Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menggunakan dana punjaman dari China Development Bank (CDB) sebanyak Rp80 triliun. Untuk jangka waktu 40 tahun.
“Jadi, kalau Anda tahu, jaminan proyek jangka panjang itu selalu ada komitmen dari yang pemberi lisensi, pemberi izin. Itu kami minta jaminan bahwa jangan di pertengahan jalan, tahu-tahu izin ditarik. Wah, mati lah kita,” dalih Rini.
Menurutnya, jaminan itu tidak dari pemerintah. Karena KCIC itu bentuknya joint venture perusahaan BUMN-swasta.
“Jadi tdak ada jaminan pemerintah. Tidak ada anggaran dari APBN,” kilahnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
