Menteri ESDM Sudirman Said menjawab pertanyaan anggota Komisi VII saat rapat kerja di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/6). Raker tersebut membahas asumsi dasar RAPBN tahun 2017 dan rencana pencabutan subsidi listrik golongan 900 volt ampere (VA) mulai 1 Juli mendatang. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama/16

Jakarta, Aktual.com – Meskipun sudah disetujui dalam RUPTL, Menteri ESDM Sudirman Said terus menggedor PLN agar menyerahkan proyek 10 ribu MW (bagian dari proyek 35 ribu MW) kepada Kementerian guna untuk dikembangkan oleh pihak swasta atau Independent Power Producer (IPP).

Menteri Sudirman mengklaim bahwa dorongan tersebut datang dari Presiden Jokowi yang merupakan hasil rapat kabinet pada pekan lalu.

“Pesan presiden hasil rapat kabinet pekan lalu, PLN harus meperbanyak membeli strum bukan membeli mesin, artinya IPP perannya diperbesar bahkan lebih jauh 10 ribu MW yang sudah diberikan, apakah sesuai dan betul-betul pilihan terbaik, ini akan dievaluasi secara continue, kalau tidak berjalan maka akan diberikan ke IPP,” kata Sudirman di Kantornya Jl Medan Merdeka Jakarta, Senin (27/6).

Dirinya melanjutkan bahwa presiden juga menyampaikan; pembangunan tenaga kelistrikan harus memberi peluang semaksimal mungkin kepada pemain nasional dan pemain lokal.

“Konsekuensinya IPP harus diperbesar, EBT, dan jangan membuat persyaratan-persyaratan yang membuat market atau investor itu bingung atau kesulitan,” tukasnya.

Kemudian dia menegaskan bahwa pembangunan listrik harus dilihat sebagai penguatan aset makro, untuk itu jangan dilihat sebatas urusan korporasi (PLN) dengan demikian dia meminta pembangunan listrik tidak dilihat dari aspek untung dan rugi.

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS