Jakarta, AKtual.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak Rusia untuk bersama-sama memberantas tindak pidana pencurian ikan yang masih kerap terjadi di berbagai kawasan perairan global termasuk Indonesia.
“Saya harap Indonesia dan Rusia bekerja sama dalam memberantas illegal fishing. Karena saya yakin illegal fishing bukan hanya masalah Indonesia, tetapi juga masalah Rusia,” kata Susi Pudjiastuti dalam forum bisnis RI-Rusia di Jakarta, Senin (31/10).
Menurut Susi, Indonesia adalah salah satu partner strategis bagi Rusia dalam hal ekonomi sehingga perikanan Indonesia juga merupakan salah satu sektor yang sangat potensial dan menarik untuk para investor Rusia.
Menteri Kelautan dan Perikanan memaparkan, salah satu rencana strategis KKP adalah membuka transportasi langsung dari pulau terluar RI ke luar negeri, salah satunya ke Moskow, ibu kota Rusia.
“Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia dalam kargo, bisnis, perikanan dan pariwisata, karena Indonesia sangat potensial atas hal-hal tersebut,” katanya.
Dengan keunggulan geografis yang dimiliki Indonesia, lanjutnya, Menteri Susi meyakini bahwa RI dapat menjadi mitra yang baik dan dapat bekerja sama dengan Rusia.
Sebagaimana diwartakan, KKP diminta jangan hanya fokus kepada pencurian ikan karena ada banyak hal yang strategis dalam sektor kelautan dan perikanan yang perlu diperhatikan secara seksama.
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyatakan, KKP seharusnya juga fokus kepada pembinaan nelayan, pelestarian ekosistem laut, serta perbaikan infrastruktur pelabuhan dan kapal tangkap ikan.
Menurut politisi Partai Gerindra itu, memerangi pencurian ikan di laut Indonesia bisa dilimpahkan kepada aparat penegak hukum seperti Polri dan TNI AL.
Dia berpendapat bahwa karena konsentrasi KKP lebih banyak kepada pemberantasan pencurian ikan juga mengakibatkan produksi ikan nasional menurun.
Dengan turunnya produksi ikan, lanjutnya, maka banyak kebutuhan ikan nasional yang dipenuhi dengan melakukan impor.
Dia juga menekankan agar pemerintah menyediakan infrastruktur pelabuhan perikanan laut yang memadai, serta kapal penangkap ikan yang sesuai dengan kebutuhan nelayan.
Sebelummya, sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dengan pemerintahan di tingkat daerah merupakan syarat penting guna mengefektifkan pemberantasan pencurian ikan yang terjadi di kawasan perairan Republik Indonesia.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (11/10), sepakat bahwa masih ditemukannya kasus kapal eks-asing di sejumlah daerah dapat menandakan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal yang belum memberikan efek jera.
“Bisa juga (kurangnya efek jera itu) disebabkan oleh tidak tersambungnya upaya penegakan hukum di tingkat nasional dan daerah,” kata Abdul Halim.[Ant]
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Andy Abdul Hamid
