Jakarta, Aktual.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan, banyak bisnis berbasis sektor kelautan yang bisa dikembangkan dan potensinya sangat menjanjikan.

“Indonesia memiliki kekayaan maritim dan potensi bahari yang luar biasa besar. Banyak bisnis potensial yang berbasis pada sumber daya dapat menjadi peluang, seperti industri kelautan, perikanan, pariwisata, industri olahan, industri jasa kelautan dan industri lainnya yang ramah lingkungan,” kata Susi Pudjiastuti di Malang, Jawa Timur, Jumat (13/11).

Apalagi, klaim Susi, dengan luas laut dan perairan yang mencapai 2/3 wilayah Indonesia atau sekitar 5,8 juta kilometer persegi dan panjang pantai sekitar 97 ribu kilometer, menggambarkan potensi sektor kelautan yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan lebih maksimal.

Akan tetapi, katanya, kekayaan maritim dan potensi bahari tersebut belum memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian Indonesia, terutama sebagai sumber devisa negara. Contohnya, pariwisata bahari, sampai saat ini saja devisa dari sektor pariwisata bahari di Indonesia baru mencapai sekitar 1 miliar dolar AS per tahun.

Jika sektor pariwisata mampu mengembangkan potensi tersebut, tentu nilai ekonomi berupa perolehan devisa, sumbangan terhadap produk domestik bruto (PDB), peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan sejumlah multiplier effects sangatlah besar. Sudah seharusnya, jika Indonesia menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan nasional demi kemakmuran masyarakat dan negara.

Lebih lanjut, Susi mengatakan dalam rangka mencapai visi Poros Maritim Dunia dan menghadapi implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan berfokus pada mendorong penguatan industri perikanan nasional.

Upaya itu ditempuh melalui pengambilan kebijakan yang menjamin stabilitas dan berkembangnya usaha perikanan, investasi pemerintah berupa pembangunan infrastruktur, seperti pelabuhan perikanan, cold storage, dan unit pengolahan ikan, serta bantuan kepada masyarakat, khususnya kapal penangkap ikan dan peralatan pengolahan.

Dia mengatakan melalui kebijakan yang telah diambil selama setahun terakhir, khususnya yang berfokus pada pemberantasan illegal fishing, para nelayan telah menikmati peningkatan jumlah tangkapan, kualitas tangkapan yang baik dan waktu melaut yang semakin pendek.

“Dengan meningkatnya pasokan bahan baku di dalam negeri, akan menjamin keberlangsungan industri olahan berbasis ikan dan mendorong kinerja ekspor produk perikanan nasional,” ujarnya.

Hanya saja, meski telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, Indonesia masih tertinggal dari aspek daya saing, khususnya dukungan industri jasa keuangan kepada sektor kelautan dan perikanan. Padahal, sektor perikanan harus didukung oleh kebijakan politik-ekonomi, yaknis sektor keuangan, ketenagakerjaan, infrastruktur, keamanan dan kenyamanan, dan kebijakan pemerintah lainnya yang kondusif.

Sementara itu dalam upaya mendorong penguatan industri perikanan di Kabupaten Malang, kata Susi, KKP memberikan bantuan kepada masyarakat sebesar Rp5,23 miliar. Bantuan tersebut berupa peralatan pemindangan dan pengolahan abon, sarana ikan hias, peralatan pengolahan albumin dan peralatan pengolahan tepung ikan, serta pelatihan masyarakat dan bantuan penyuluhan.

Selain itu, KKP juga memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk pengembangan wisata bahari, antara lain rumah apung wisata, kapal wisata, peralatan selam dan pendukungnya, sarana tourism information center, serta pelatihan selam dasar untuk pemandu wisata senilai Rp4,07 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS