Jakarta, Aktual.co —Penunjukan calon Panglima TNI dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), dinilai sebagai bentuk tren baru dalam 10 tahun terakhir.
Sebab dengan penunjukkan itu, berarti ‘kesepakatan’ bahwa panglima TNI dipilih dengan cara sistem bergilir antar ketiga angkatan, tidak lagi digunakan.
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah pun berpendapat Presiden Joko Widodo perlu memberi penjelasan terkait penunjukan tersebut.
Hal itu disampaikannya setelah menerima surat presiden terkait penujukan KSAD Gatot Nurmantyo selaku calon Panglima TNI, Selasa (9/6) sore.
“Ini tren baru, tentu DPR berharap presiden menjelaskan ini. Ini tidak ada pelanggaran UU, tapi ini merubah konsensus yang dibangun sepuluh tahun oleh SBY (saat menjabat sebagai presiden,” kata Fahri, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (9/6).
Tidak mau menuduh ada motif politik dalam penunjukkan panglima TNI yang seperti ini, Fahri tetap berharap Jokowi memberi penjelasan yang lebih spesifik.
“Misalnya kalau presiden bilang hak prerogatif, ya itu biasa saja. Tapi bagaimanapun merubah kebiasaan itu ada satu penjelasan,” tambahnya.
Politikus PKS itu juga mengingatkan kepada presiden jika profesionalitas dan semangat dalam tubuh tiga matra TNI itu harus benar-benar dijaga. Sebagai garda terdepan, TNI sebagai pertahanan bangsa ini.
“Sehingga penjelasan presiden ini kita perlukan, presiden tidak menjelaskan alasan hanya menjelaskan prosedur. Pak Moeldoko sudah pensiun. Jadi perlu diganti. Mungkin presiden punya maksud lain. Hal ini penting karena presiden perlu menjaga suasana di tubuh TNI,” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
