Jakarta, Aktual.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sepertinya terus meminta pemerintah daerah untuk terus terlibat dalam mengenjot perekonomian masional.
Selain untuk terlibat aktif dalam program pengentasan kemiskinan, Pemda juga harus aktif membangun infrastruktur di daerahnya, jangan hanya mengandalkan dari Pemerintah pusat. Apalagi anggaran infrastruktur di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 juga mengalami kenaikan.
“Anggaran untuk belanja infrastruktur di tahun 2017 nanti totalnya, sebanyak Rp387 triliun atau naik Rp70 triliun dari 2016 yang sebesar Rp317,” jelas Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani, di Jakarta, Jumat (28/10).
Di samping anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga diminta terlibat untuk membangun proyek infrastruktur. Antara lain dari dana Transfer Daerah, ada alokasi khusus untuk pembangunan infrastruktur.
Di APBN 2017, jatah dana Transfer ke Daerah memang meningkat Rp4,9 triliun menjadi Rp764,9 triliun. Tapi sebanyak Rp 336 triliun tersebut dialokasikan untuk dana infrastruktur.
“Untuk dana infrastruktur itu terus diperkuat. Makanya di tahun 2017 nanti ada kebijakan baru bahwa dari dana Transfer Daerah sebanyak Rp336 triliun itu dana transfer umum untuk infrastruktur. (Kebijakan) ini di 2016 tidak ada ya,” jelas dia.
Makanya, terkait peran pemda yang membangun infrastruktur, untuk APBD juga harus difokuskan di setiap daerah sekurang-kurangnya sebanyak 25 persen untuk membangun infrastruktur daerah.
“Ini juga hal baru, agar APBD juga inline dengan Pemerintah pusat, selain ada dana infrastruktur melalui K/L (Kementerian/Lembaga)-nya. Juga di-push oleh APBD-nya,” jelas dia.
Dana sebanyak itu, kata dia, akan digunakan untuk membangun infrastruktur seperti, untuk membangun infrastruktur jalan direncanakan bisa sepanjang 815 kilo meter (km) di berbagai daerah.
Untuk pembangunan infrastruktur jembatan direncanakan mencapai 9.000 km. Untuk bandar udara, paling tidak akan ada 300 bandara yang akan diperbaharui. Kemudian untuk infrastruktur pelabuhan laut, akan dibangun di 55 lokasi.
Selain itu, pembangaun jalur kereta api juga akan dibangun seoanjang 550 km. “Termasuk kita juga akan membangun terminal, paling tidak dibangun di tiga lokasi,” tandas Askolani.
Dalam pembangunan infrastruktur ini, kata dia, peran BUMN juga harus bisa menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN)-nya dengan baik. Termasuk ikut membangun proyek infrastruktur.
“Karena hal itu, akan menambah output BUMN itu untuk dipakai dan bisa menghasilkan oleh BUMN itu untuk belanja capex-nya,” tegas dia.
Apalagi memang salah satu BUMN yang dikelola oleh Kemenkeu itu, BAadan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) digelontorkan PMN cukup banyak hingga Rp21 triliun untuk ikut mengggenjot proyek infrastruktur.
“Jadi, peran LMAN ke depannya harus bisa efektif untuk meningkatkan pembanguna jalan tol. Tapi nantinya, akan di-manage sepenuhnya oleh masing-masing BUMN terkait. Tetapi disupport oleh LMAN,” pungkasnya.[Busthomi]
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
