Jakarta, Aktual.co — PT Arun, Lhokseumawe, Provinsi Aceh, melakukan pengapalan gas alam cair terakhir ke Korea Selatan, yang menandai berakhirnya kontrak penjualan gas ke luar negeri oleh perusahaan itu.
Pelepasan kapal LNG terakhir di pelabuhan PT Arun tersebut dihadiri pimpinan berbagai satuan militer di Lhokseumawe dan juga para stakholder. Namun dari unsur pemerintah daerah tidak ada yang menghadirinya.
Prosesi pelepasan kapal LNG terakhir tersebut, ditandai dengan prosesi tepung tawar yang dilakukan oleh tokoh adat Aceh Tgk Mustafa Paloh Gadeng terhadap nakhoda kapal kepala mesin kapal Hanjing Pyeong Taek.
Setelah dilakukan prosesi tepung tawar, acara selanjutnya dengan pemberian Kopiah Meukutop kepada dua awak kapal LNG Korea tersebut dan selanjutnya, Nakhoda dan Kepala Ruang Mesinnya naik ke geladak kapal dan melanjutkan perjalananannya yang ditandai dengan pemotongan tali tambat dermaga oleh Presdir PT Arun Gusti Azis.
“Pengapalan LNG dari ladang gas Arun Lhokseumawe dimulai sejak 14 Oktober 1978, serta sesuai dengan kontrak penjualan gas harus mencapai 4.269 kapal pengiriman,” ujar Gusti, di Aceh, Rabu (15/10).
Sesuai dengan jadwal yang telah ada, maka pengiriman gas terakhir dapat dilakukan pada 15 Oktober 2014. Setelah berakhirnya pengapalan terakhir LNG, maka hasil gas yang masih ada di ladang gas Arun akan digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, terutama untuk Aceh dan Sumatera Utara.
Sebagaimana tamu undangan yang hadir tidak ada yang berasal dari Kota Lhokseumawe. Gusti Azis, mengatakan, bahwa pihaknya telah mengundang baik Gubernur Aceh maupun Wali Kota Lhokseumawe.
“Mungkin dikarenakan ada undangan untuk tatap muka dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundang kepala daerah, makanya tidak bisa hadir kemari,” ujar Gusti.
Sementara itu, Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya, mengaku sengaja tidak menghadiri pengapalan terakhir tersebut, sebagai aksi boikotnya, karena SKK Migas dan Pertamina tidak melibatkan pemerintah daerah dalam pengembangan PT Arun ke depan.
“Wali Kota Lhokseumawe dan jajarannya tidak bersedia menghadiri dan memboikot pengapalan terakhir PT Arun, karena SKK Migas dan Pertamina tidak melibatkan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam pengembangan kilang Arun ked epan,” terang Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
