“Tak kalah penting ditunggu publik adalah pertanggungjawaban profesional dan moral Rini Soemarno sebagai pembantu Presiden yang telah gagal memutuskan struktur Pertamina berakibat fatal akibatnya. Apalagi telah memberikan stigma buruk bagi dua figur yaitu Dwi dan Bambang,” ujarnya.
Untuk itu dia menilai langka yang diambil Komisi VI DPR dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut mal praktek struktur Pertamina, merupakan tindakan yang tepat.
“Sudah tepat komisi VI DPR RI membentuk panja soal struktur organisasi Pertamina, bahkan menurut saya, justru jabatan Rini Soemarno sebagai Meneg BUMN yang harusnya ditinjau, bukan Direksi Pertamina yang diobok-obok,” tandasnya.
(Laporan: Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
