Jakarta, Aktual.com – Harga minyak dunia yang masih berada di level USD 30 per barelnya diperkirakan banyak kalangan akan tetap bertahan sampai akhir tahun. Kondisi ini mau tidak mau akan berdampak pada berbagai lini di Indonesia khususnya di sektor pengembangan energi yang saat ini menjadi salah satu agenda nasional pemerintah Indonesia.
Agung Wicaksono dari Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) Kementerian ESDM mengungkapkan, meski ditengah murahnya harga Minyak, rencana pemerintah untuk terus melakukan pengembangan di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) tetap dijalankan dan terus dikembangkan pelaksanaannya.
” Yang jelas dari kami, sesuai yang dicanangkan oleh presiden Jokowi, peran energi terbarukan harus tetap signifikan. Jadi per akhir tahun 2015, dari 35 ribu Megawatt, sudah 17.300 Megawatt yang telah ditandangani kontraknya. jadi tetap kita jalankan, meski memang belum sesuai target,” papar Agung Wicaksono pada acara diskusi “Energi Kita” di Hall Dewan Pers Pusat, Jakarta, Minggu (31/1).
Agung menuturkan, dari 17.300 MW, porsi EBT masih sekitar 2000 MW. Memang belum mencapai dari target yang diinginkan sekitar 25 persen, namun paling tidak 15 persen sudah kita capai dan tahun ini tentunya berbagai langkah-langkah terus dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi target tersebut.
“Kami tetap optimis memenuhi target tersebut,” tuturnya.
Diakui oleh Agung, murahnya harga minyak dunia ketika hanya ditinjau dari sisi bisnis dan ekonominya, maka tentu ada beberapa kontrak-kontrak dari listrik EBT yang tidak ditandangani misalnya dengan PT PLN. Karena secara komersial tentunya tidak masuk dalam hitungan.
“Tetapi dari segi kepentingan bangsa dan negara, ini harus tetap dijalankan. Kita juga saat ini sementara intens membicarakan dengan PLN, bersama Pak Menteri untuk mencari solusi dengan mempersiapkan langkah khusus kedepannya. Negara tentu memang harus terlibat dan turun, tidak memberikan sepenuhnya beban pengembangan EBT kepada PLN saja,” bebernya.
Seperti diketahui, guna mendukung kedaulatan energi, Pemerintah Presiden Jokowi telah menetapkan tahun 2025 sebagai tahun bauran energi yang mengharuskan 23 persen pasokan energi berasal dari energi baru terbarukan (EBT).
Pasalnya, sumber energi yang berasal dari fosil diperkirakan lambat laun akan habis. Cadangan energi fosil tak akan mampu memenuhi kebutuhan energi di tahun-tahun mendatang. Untuk itu, energi baru terbarukan harus dikembangkan sebagai komposisi energi ke depan dan dalam rangka menuju ketahanan energi nasional.
Pengembangan energi baru terbarukan ini merupakan bagian rencana pembangunan energi listrik 35 ribu MW hingga 2019, sehingga diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan, menjaga kemandirian dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Artikel ini ditulis oleh:
