Jakarta, Aktual.com — Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pundjiastuti dininta tak hanya gemar melakukan peledakan kapal-kapal besar yang melakukan aksi ilegal fishing, tapi di balik itu juga perlu mewujudkan kesejahteraan nelayaan yang saat ini masih jauh dari kenyataan.
“Oke lah saat ini dari sisi kedaulatan negara, Menteri Susi sudah menjalankannya dengan banyak melakukan penenggelaman kapal pelaku ilegal fishsing. Itu kami sangat apresiasi,” tandas Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Nasional (PKJSN), Ridwan Max Sijabat, di Jakarta, Senin (2/5).
Menurut Ridwan, dengan adanya aksi berani Menteri Susi tersebut, kedaulatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memang bisa dijaga martabatnya, tapi bagi nelayan hal itu dirasa kurang konkret.
“Mestinya setelah banyak penenggelaman aksi ilegal fishing, berarti harus lebih banyak ikan yang dapat didapat nelayan, tapi faktanya tidak seperti itu. Berarti ada kebijakan yang kurang pas dari Menteri Susi,” tandas dia.
Pasalnya, dengan kondisi itu maka kesejahteraan nelayan tidak dapat diwujudkan. Padahal, bagi dengan kesejahteraan itu, maka nelayan akan dapat lebih banyak menikmati dati profesinya itu.
“Faktanya belum banyak yang sejahtera. Karena logikanya kalau penangkapan ikan yang ilegal itu berkurang, maka ikan-ikan itu harus dapat diniknati oleh nelayan,” cetus dia.
Untuk itu, ia juga menunggu janji Menteri Susi yang akan membagikan 4.300 kapal untuk nelayan. “Jika itu dilakukan, akan membantu sekali bagi nelayan,” terangnya.
Di tempat yang sama, Sekjen Himpunan Kerukunan Nelayan Indonesia (HKNI), Anton Leonard menegaskan, selama dalam konteks nelayan dengan kapal besar ada tiga unsur yang berpengaruh, yaitu, pemilik kapal, nahkoda, dan anak buah kapal (ABK) yanv berjumlah banyak.
“Tapi faktanya, ABK yang paling banyak ini yang justru jauh dari sejahtera. Padahal kalau melihat nelayan itu bukan hanya per orang saja, tapi ada keluarganya. Makanya kesejahteraan itu penting,” ujar dia.
Selama ini pemilik kapal merasa paling untung besar, sehingga dari hasil melaut itu, akan dibagi tiga antara pemilik kapal, nahkoda dan ABK tadi.
“Tapi justru selalu banyak yang didapat pemilik kapal. Kalau untuk ABK kecil, padahal jumlah mereka dalam satu kapan bisa mencapai 60 orang,” jelasnya.
Untuk itu dia melihat, kendati KKP ini sudah diisi tujuh menteri termasuk Menteri Susi, namun sayangnya belum pernah ada kebijakan yang jelas terhadap kesejahteraan nelayan.
“Ibu Susi hanya bagus terhadap ilegal fishing, tapi tidak menciptakan kesejahteraan nelayan. Atau minimal belum. Kalau di Thailand pemerintah lebih mengutamakan kesejahteraan nelayan,” ucap Anton.
Namun demikian, dia juga berharap tak dari KKP yang bekerja keras, mesti juga dibantu pihak kementerian lain. Salah satu Kementerian Pekerjaan Umum.
“Karena infrastruktur yang digunakan para nelayan juga harus dibangun. Itu pekerjaan Menteri PU. Jadi koordunasibdan sinergi antar kementerian itu penting,” pungkas Anton.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
