Beranda Nasional Migrant Watch Sebut Rekalibrasi Sebagai Kerja Paksa Pemerintah Malaysia kepada PMI

Migrant Watch Sebut Rekalibrasi Sebagai Kerja Paksa Pemerintah Malaysia kepada PMI

Presiden RI Joko Widodo menerima kedatangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (9/1).

Jakarta, aktual.com – Migrant Watch menilai program rekalibrasi pekerja asing di Malaysia mirip dengan sistem kerja paksa pada zaman kolonial yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Migrant Watch beralasan Malaysia melakukan paksaan bagi sejumlah pekerja migran Indonesia (PMI) untuk bekerja pada sektor-sektor tertentu yang diperbolehkan.

Seperti diketahui Rekalibrasi merupakan program pengampunan kepada Pekerja Asing Tanpa Izin (PATI) yang dibuat oleh pemerintah Malaysia. Sayangnya program Rekalibrasi hanya berlaku untuk 8 sektor pekerjaan, termasuk pembantu rumah tangga.

“Program Rekalibrasi itu hampir sama seperti kerja paksa di zaman Kolonial Belanda pada bangsa Indonesia. Di era modern sekarang, Malaysia merampok  orang asing yang masuk ke negaranya tanpa visa kerja, untuk diambil sebagai pekerja di delapan sektor pekerjaan. Termasuk menjadi pembantu rumah tangga,” kata Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/1) pagi.

Menurutnya, melalui program rekalibrasi, Malaysia merenggut kemerdekaan pekerja migran untuk bebas menentukan pilihan bekerja. Para pekerja migran termasuk PMI justru dipaksa hanya bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di sektor domestik. Tak ayal, Migrant Watch pun menilai program rekalibrasi pemerintah Malaysia sebagai solusi instan yang murah dan mudah untuk merekrut pekerja secara legal.

“Kalau ada pekerja asing melanggar keimigrasian Malaysia, cara beradab yang semestinya dilakukan oleh Malaysia adalah memulangkan mereka atau melakukan pemutihan. Bukan merampas kemerdekaan mereka sebagai pekerja. Sementara, mereka itu sudah bekerja di tempat lain sesuai preferensi mereka atau ada juga diantaranya yang sudah punya usaha sebagai pedagang kecil,” jelas Aznil Tan.

Tokoh Nasional Aktivis 98 ini menyebut Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim masih disodorkan program lama yang melanggar prinsip kemanusiaan dan cara-cara yang kotor. PM Anwar, ungkapnya, belum memiliki cara pandang baru dalam melakukan perbaikan atau reformasi tata kelola pekerja migran.

“Dato’ Anwar Ibrahim jika tidak kuat memimpin perubahan Malaysia, akan terbawa pola-pola lama. Terutama tata kelola pekerja migran yang selama ini penuh permainan kotor. Sedangkan Anwar Ibrahim sudah berkomitmen melakukan reformasi total ketenagakerjaaan migran yang bersih dan manusiawi,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Malaysia sedang mengalami ‘kiamat tenaga kerja’ dan dalam kesulitan mendapatkan tenaga kerja untuk mengerakan roda ekonominya. Aznil meminta negara-negara sebagai sumber tenaga  kerja harus tegas menentang program rekalibrasi yang tengah dibuat pemerintah Malaysia.

“Malaysia salah satu negara sedang mengalami ‘kiamat tenaga kerja’ di dunia. Karena mereka lagi kelimpungan mencari tenaga kerja asing untuk mengerakan roda ekonominya. Ini saatnya Indonesia dan negara lainnya sebagai sumber tenaga kerja menolak program rekalibrasi. Dunia ketenagakerjaan harus terselenggara secara profesional, bermartabat serta bersih dari permainan kotor pejabat Malaysia,” tuturnya.

Dikutip dari situs resmi KBRI Kuala Lumpur,  kedutaan besar Indonesia mengaku sudah bertemu dengan Jabatan Imigresen Malaysia dan melaporkan sejumlah perkembangan informasi. Program Rekalibrasi yang dicanangkan Pemerintah Malaysia nantinya akan berupa Rekaliberasi Pulang ke negara masing-masing atau Rekaliberasi Tenaga Kerja bagi PATI untuk bekerja di 4 sektor yaitu: Kilang, Konstruksi, Ladang dan Pertanian.

(Megel Jekson)