Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Lulung Abraham Lunggana ternyata tidak aktif dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2014. Sehingga, dirinya tak mengetahui proses masuknya pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada saat pembahasan anggaran tersebut.
“Pembahasan UPS di proses pada anggaran perubahan, ada tahun politik di situ,” ujarnya saat bersaksi pada kasus UPS untuk terdakwa Alex Usman di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (28/1).
Pesta demokrasi, baik legislatif maupun presiden, menjadi dalih Lulung, karena dirinya menjabat sebagai ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI. Sehingga, fokus mengikuti agenda partai dibanding kedewanan.
“Pembahasan (APBD-P di Komisi E) itu juga hanya dua hari. Dan kalau dilihat dengan konten yang ada, tidak cukup (bahas keseluruhan program/kegiatan yang diusulkan),” imbuhnya.
Kendati demikian, lanjut politikus asal Tanah Abang ini, dirinya pernah berupaya menjalin komunikasi dengan Ketua Komisi E kala itu, M Firmansyah, untuk mengetahui proses anggaran.
Sebab, semenjak pembahasan APBD-P 2014 dimulai, dirinya tidak pernah hadir dan bertemu Firman selaku pimpinan komisi yang dikoordinatorinya.
“Hanya dilaporkan (proses penganggaran di Komisi E),” ungkapnya.
Upaya bertemu Firman itu disampaikan kepada Ketua DPRD DKI 2009/2014, Ferrial Sofyan, sekira tanggal 10 Agustus 2014, mengingat keduanya berasal dari Demokrat.
“Karena tidak ketemu, saya tidak tanda tangani (dokumen tentang hasil pembahasan APBD-P oleh Komisi E),” jelas ketua umum Pemuda Panca Marga (PPM) ini.
Minimnya keterlibatan Lulung pada proses pembahasan anggaran tersebut juga terjadi ketika Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD-P 2014 disahkan melalui paripurna. “Pada 13 Agustus,” pungkas wakil ketua Badan Musyawarah (Bamus) Betawi itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
