Jakarta, Aktual.com — Permintaan Koalisi Merah Putih (KMP) agar mengalihkan anggaran penyertaan modal negara (PMN) pada rancangan APBN 2016 yang ditujukan untuk perusahaan negara (BUMN) ke dana desa menuai pro kontra.
Anggota Banggar dari Fraksi PDIP, Sukur Nababan mengaku sepakat jika anggaran BUMN dalam bentuk PMN tidak harus diberikan di anggaran tahun ini.
“Kalau saya melihat dari awal selalu katakan, PMN itu tidak tepat (dimintakan) sekarang, begitupun PMN di 2015 pun saya tidak setuju,” kata Sukur, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (29/10).
Akan tetapi, sambung Sukur, saat ini semua proses pembahasan RAPBN 2016 sudah masuk tahap pengesahan. Sehingga, menjadi tidak tepat bila harus dimintakan pembahasan kembali, yang artinya penundaan RAPBN.
“Ini kan pembahasan sudah selesai, dari awal juga saya paling tidak setuju soal PMN ini, berarti kalau dilakukan pembahasan kan artinya penolakan, sementara ini kan sudah terakhir. Semua mekanisme sudah dilalui, seharusnya usulan itu bukan di last minute kan,” ucap Ketua DPP PDI Perjuangan itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
