Jakarta, Aktual.com — Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Anwar Nasution menilai hingga saat ini sumbangsih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap penerimaan negara masih terbilang minim. Sebaliknya, perusahaan negara justru selalu menjadi beban bagi anggaran negara (fiscal cost).
Pasalnya, hingga beberapa generasi mendatang, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) masih harus menanggung bunga Surat Utang Negara (SUN) yang digunakan untuk merekapitalisasi bank-bank pelat merah dan BPD.
“Sejak diambil alih dari Belanda dan Inggris pada 1950-an hingga saat ini belum ada sumbangan yang berarti dari keuntungan BUMN dan BUMD pada keuangan negara,” kata Anwar dalam seminar BUMN di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (17/12).
Menurutnya, saat ini pimpinan BUMN dan BUMD masih ditunjuk berdasarkan kedekatan dengan pejabat pemerintahan dan bahkan berdasarkan unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) bukan didasari kualifikasi profesional.
“Kenapa ada dua orang Batak bisa menjadi CEO Citibank di Jakarta dan tidak bisa jadi direksi bank-bank negara atau BPD Sumut?” tukas Mantan Deputi Senior Bank Indonesia (BI) itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
