Bekasi, aktual.com – Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bekasi semakin hari semakin meningkat. Hal ini pun perlu penanganan yang ekstra dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, dalam hal ini Dinas Sosial.
Anggota Komis IV DPRD Kota Bekasi, Heri Purnomo mengatakan, memang kalau dilihat PMKS ini bukannya berkurang tapi makin bertambah meski sering ditertibkan. Karena keberadaan PMKS dirasa sangat menggangu masyarakat.
“Ada beberapa contoh sekarang ini yang lagi fenomenal. Badut, manusia silver, tapi yang saya lihat badut badut itu dari ibunya, bapaknya, anaknya jadi badut semua dan dia minta-minta jadi ganggu. Kadang-kadang warga lagi makan, mereka nggak 1,2,3 orang, bergantian ngecrek,” kata Herpur sapaan akrabnya.
Ia minta pemerintah kota Bekasi dalam hal ini Dinas sosial untuk menertibkan itu. Dan rata rata kalau dilihat PMKS itu semuanya warga kota Bekasi. Beberapa waktu dirinya pernah rapat dengan dinsos. Bahwa PMKS yang sudah dibawa kerumah singgah atau ke panti.
Akan tetapi, rumah singgah yang dimiliki Pemkot tidak banyak dan itu kadang-kadang selesai di edukasi PMKS suka balik lagi.
“Kalau kita itu coba untuk PMKS bisa bekerja dengan keterampilan keterampilan yang pemerintah berikan. Tapi PMKS biasa mendapatkan uang dengan mudah. Maka PMKS itu tidak masu bekerja bahkan PMKS tetap mencari uang di jalan,” ujarnya.
“Saya berharap Pemkot dalam hal ini dinsos bisa bersikap tegas menghadapi itu. Soalnya ada yang sudah beberapa kali mereka tertangkap mendapat peringatan itu mereka tidak boleh lagi untuk datang ke Bekasi,” tambahnya.
Ia juga mengakui fasilitas untuk orang orang PMKS yang dibina oleh dinsos masih kurang infrastrukturnya. Jadi Pemkot harus serius untuk menganggarkan anggaran yang cukup untuk dinsos.
“Kita lihat dinsos itu anggarannya tidak memadai, padahal ini untuk menolong atau memanusiakan manusia. Terus ini juga urusan hidupnya orang jadi anggaran dinsos harus ditambah agar maksimal,” jelas dia.
Kemudian, Rumah singgah idealnya kalau bisa seperti balai latihan kerja idealnya. Sehingga PMKS tidak menjadi seorang pemalas, kalau memang ada warga yang ber KTP kota Bekasi harus dibina dan diberikan pelatihan pelatihan sehingga tidak kembali lagi ke jalan.
“Inikan persoalan ekonomi. Semua orang kalau sudah menghadapi situasi yang sulit ya pasti akan seperti itu, jadi kita memang harus serius menangani kehidupan para PMKS yang ada di jalan jalan itu,” imbuhnya.
Dirinya sebagai Dewan setuju jika ada penambahan anggaran untuk Dinsos. Karena memang dinsos di rasa anggarannya kecil.
“Kita hidup harus bisa merangkul orang. Kalau kata agama Hablum minaullah hablum minannas bagaimana berhubungan dengan tuhan yang diatas, bagaimana berhubungan dengan manusianya,” tukasnya. (Adv/DPRD).
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
