Jakarta, Aktual.com – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), satu BUMN pembiayaan proyek infrastruktur ini, meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Komisi XI DPR untuk tahun depan dalam Rancangan APBN 2017 sebesar Rp2 triliun.
Namun sayangnya, dalam beberapa konsep pembiayaan infrastruktur untuk tahum depan atau dalam lima tahun ini, masih dianggap tidak jelas. Terutama infrastruktur energi yang dibiayai SMI. Hal ini pun kembali dipermasalahkan oleh Komisi XI DPR.
“Saya mau mengkaji dulu kondisi perusahaannya (SMI), karena pada ujungnya mau minta PMN. Tapi saya lihat perusahaan tidak jelas. Tidak jelas arahnya mau kemana,” tandas anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, Wardaya Karnika, di Jakarta kemarin, ditulis Kamis (29/9).
Salah satu proyek infrastruktur energi adalah proyek geothermal, yang disebutkan akan dibiayai SMI sebanyak Rp3 triliun. Padahal tiga tahun lalu, kata Kardaya, yang jelas usulan pembangunan geothermal ditolak oleh banyak stakeholder.
“Tapi ketika dikonfirmasi (ke SMI), dana ini sebagain pinjaman atau bukan? Tidak jelas juga. Padahal, risiko pembiayaan proyek geothermal sangat tinggi. Lho, kalau ngebornya belum dapat apa bisa dikembalikan?” cetusnya.
Dia menegaskan, angka Rp3 triliun dari proyek geothermal itu hanya 10 persen dari satu proyek. Jadi angka yang besar itu jika dikaitkan dengan satu proyek sangat kecil. Sehingga dana ini berpotensi akan menganggur. Terlebih, sumber dananya pun salah satu SMI mendapat suntikan dari Bank Dunia.
“Mestinya alokasikan saja ke proyek lain. Misal PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro) ke NTT (Nusa Tenggara Timur). Kalau begitu, bisa jadi akan ada dana nganggur di SMI. Termasuk yang dari WB. Apalagi pinjaman itu ada commitment fee-nya, sementara dananya tak terpakai. Ini sayang sekali,”
Bahkan konsep proyek SMI untuk membiayai infrastruktur listrik untuk mengembangkan PLTMH juga tak jelas. Padahal proyek listrik ini, dibangun untuk mendukung program kecukupan industri listrik.
Ketidaknelasan konsep itu, karena akan dibangun di Sukabumi, Jawa Barat. Padahal di Jawa itu sudah kelebihan listrik. Langkah ini menjadi sangat percuma. Padahal banyak daerah lain yang kekurangan listrik. Seperti di Sumatera Utara yang merupakan surganya mikro hidro, tapi kondisinya masih kekurangan listrik.
“Mestinya daerah itu menjadi daerah prioritas dalam pengembangan listrik mikro hidro. Daerah lain yang sama, seperti di daerah timur Indonesia. Dan di Nusa Tenggara Barat atau NTT pun sama kekurangan listrik,” tegasnya.
Ditambah lagi, dengan PMN yang besar dan akan digunakan untuk membangun listrik dan digunakan untuk PT PLN (Persero) terkesan lucu. Padahal PLN sendiri sudah minta disuntik PMN.
“Saya rasa perusahaan ini overcost. Jadi ada skema, pemerintah berikan PMN ke PLN, tapi dilempar dulu ke SMI. Padahal setiap dana itu lewat pasti ada cost-nya. Ada cost of money-nya. Apakah pemerintah tak percaya untuk memberikan PMN langsung ke PLN? Atau memang ada apa-apanya,” tandas Kardaya.
Menurut dia, sebelum PMN dikucurkan, maka perlu juga ada pengkajian lebih dalam lagi. Ditambah kondisi keuangan APBN saat ini masih susah dan kekuarangan pendanaan. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah saja dipotong, ia mempertanyakan masih ada PMN dalam jumlah besar.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
