Jakarta, Aktual.com – Negosiasi pemerintah dengan PT Freeport dinilai telah berlarut-larut. Bahkan belakangan ini pemerintah mengklaim, Freeport telah menyepakati divestasi 51 persen yang malah membuat kecewa anggota DPR. Pasalnya hal itu belum bisa dieksekusi dan masi perlu pembahasan yang alot antara pemerintah dengan Freeport.
Bahkan pemerintah terpaksa memperpanjang status operasi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport selama 3 bulan lagi, karena IUPK (Sementara) yang sebelumnya dikeluarkan oleh pemerintah akan berakhir 10 Oktober 2017. Sementara negosiasi belum mencapai keputusan akhir.
Karena itu, DPR Komisi VII mendesak Menteri ESDM Ignasius Jonan agar membuka permasalahan sesungguhnya kepada atas perkara yang tidak sesui dengan klaim yang selama ini diutarakan oleh pemerintah. Namun, apa balasan Jonan, ia ogah mengungkapkan hal sesungguhnya kepada publik.
Jonan malah meminta kepada DPR agar diangendakan secara khusus melalui rapar tertutup dengan DPR. “Saya minta rapat tertutup, karena ini kalau dibuka, dibaca Freeport strategi perundingan divestasi,” kata Jonan di saat rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (9/10).
Sebagaimana diketahui kedua belah pihak telah memiliki 5 risalah negosiasi sebagai berikut:
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Wisnu
