Jakarta, Aktual.com – Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun, meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperbaiki komunikasi dengan lembaga pemeringkat global guna menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Ia menilai persepsi yang dibangun lembaga rating dapat memengaruhi minat investasi sekaligus stabilitas pasar keuangan nasional.
“Making new deal with the old rating agent. Jawab dengan baik apa yang dipertanyakan, karena persepsi mereka nanti menentukan bagaimana investor melihat Indonesia,” ujar Misbakhun dalam acara Road to Indonesia IRF di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Politikus Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa lembaga pemeringkat seperti Moody’s dan Fitch umumnya menilai kondisi makroekonomi serta kebijakan fiskal suatu negara. Meski tidak secara langsung berkaitan dengan aktivitas pasar modal, perubahan outlook yang mereka keluarkan tetap dapat memengaruhi persepsi risiko investor global.
Ia mencontohkan kenaikan credit default swap (CDS) Indonesia setelah muncul penilaian negatif dari lembaga pemeringkat internasional. Peningkatan indikator risiko tersebut menunjukkan sebagian investor menjadi lebih berhati-hati dalam menempatkan dana pada instrumen keuangan Indonesia.
Dalam pandangannya, pemerintah juga perlu menjelaskan secara rinci kebijakan fiskal yang menjadi perhatian lembaga pemeringkat, terutama program dengan kebutuhan anggaran besar.
“Yang harus dijelaskan kepada mereka soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini adalah mengenai sustainability fiskalnya, karena jumlahnya besar dan mereka ingin tahu bagaimana kesinambungan anggarannya,” kata Misbakhun.
Menurut dia, penjelasan tersebut penting agar lembaga rating memahami tujuan kebijakan pemerintah secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi beban anggaran. Program-program negara, lanjutnya, juga harus dilihat sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang.
Sebagai negara dengan status emerging market, Indonesia dinilai memiliki peluang investasi yang besar sekaligus menghadapi volatilitas pasar yang tinggi.
“Sebagai emerging market, opportunity to profit dan opportunity to loss itu selalu ada. Karena itu transparansi dan persepsi pasar menjadi sangat penting,” ujarnya.
Dalam situasi tersebut, Komisi XI DPR akan terus berperan menjembatani komunikasi antara pemerintah, regulator, dan pelaku pasar. Upaya itu dilakukan agar kebijakan yang diambil tetap menjaga keseimbangan antara stabilitas sistem keuangan dan kepentingan investor.
Selain itu, Misbakhun juga menyoroti pentingnya melindungi investor ritel yang jumlahnya terus meningkat di pasar modal. Kepercayaan investor, ujarnya, harus dijaga melalui transparansi kebijakan serta komunikasi yang jelas dari pemerintah dan otoritas keuangan.
(Nur Aida Nasution)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
