Jakarta, Aktual.com – Para pembantu Presiden Jokowi tidak secara utuh melihat usulan DPR tentang UP2DP.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi XI Muhammad Misbakhun menanggapi pernyataan Mensesneg Pratikno dan MenPPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, di Jakarta, Kamis (25/6).
Kata Misbakhun, para menteri Jokowi-JK melihat bahwa informasi soal UP2DP belum dipahaminya secara utuh.
Ia mengutarakan dana 20 Milyar tidak keluar dari struktur APBN dan menjadi bagian integral serta tidak terpisahkan dari APBN yang disusun oleh pemerintah sendiri.
“Bahwa tidak ada upaya DPR mengambil alih peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi XI Muhammad Misbakhun menilai Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) dapat membantu visi dan misi presiden dalam melakukan pemerataan pembangunan seperti yang ada di Nawa Cita.
Artikel ini ditulis oleh:
