Jakarta, Aktual.com — Kerja sama proyek pembangunan penampungan terminal Gas Alam Cair (LNG) di Bojonegara wilayah perbatasan Banten-Jawa Barat, antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Bumi Sarana Migas (BSM), milik keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla seolah mengukuhkan peran bisnis JK di BUMN.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta berani untuk bertindak tegas mengikis peran keluarga JK di jaringan bisnis BUMN. Pasalnya, disinyalir bisnis keluarga JK di BUMN itu disetir oleh para mafia dan pemburu rente. Yang terbaru dalam kasus BSM yang menjalin kerja sama dengan Pertamina di proyek LNG di Banten.
“Untuk itu, Jokowi harus tegas melalui Menteri BUMN dan Dirut Pertamina terhadap bisnis-bisnis keluarga JK di BUMN. Karena katanya Jokowi mau menghilangkan bisnis mafia dan pemburu rente di sektor migas,” cetus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono kepada Aktual.com, Rabu (11/5).
Arief merasa sangat aneh sikap Pertamina yang langsung percaya terhadap pengembangan proyek LNG ini oleh BSM ini. Pasalnya, BSM sendiri belum memiliki pengalaman dalam bisnis tersebut.
“Jadi sangat aneh, kok bisa hanya dengan sebuah proposal feasibility study, Pertamina langsung buat MOU untuk kerjasama ini,” tandas Arief.
Untuk itu, dia mensinyakir proses ini pasti tidak berjalan lumarh dan wajar. Bisa jadi banyak tangan-tangan yang bermain di belakang kerja sama proyek pengembangan LNG ini.
“Saya yakin, pasti ada banyak kepentingan oknum pejabat di Pertamina yang ingin mencari keuntungan pribadi semata,” tegas dia.
Para oknum pejabat ini, kata dia, ikut memuluskan proses ini karena punya tujuan jangka panjang dengan mengandeng keluarga JK.
“Ini yang mereka lakukan. Padahal model bisnis ini sangat merugikan Pertamina,” jelas dia.
Perlu diketahui, proyek terminal LNG ini dikerjakan oleh Konsorsium BSM yang terdiri dari BSM, Tokyo Gas, Mitsui, dan Pertamina. BSM sendiri adalah perusahaan yang mayoritas sahamnya dikuasai PT Bumi Sarana Utama (BSU/Kalla Group).
BSU berdiri sejak 1990 dan merupakan dealer aspal curah Pertamina untuk daerah pemasaran Sulawesi dan Kalimantan. Nantinya, operator terminal LNG Banten-Jawa Barat adalah PT Nusantara Gas Service. Komisaris Utama perusahaan operator itu (NGS) adalah Solichin Kalla.
BSM sendiri adalah perusahaan yang berada dalam naungan Kalla Group, yang saat ini dipimpin oleh Fatimah Kalla (adik Jusuf Kalla). Fatimah menjabat sebagai Direktur Utama BSM, sementara anak JK, yakni Solichin Kalla menjabat sebagai Direktur. Selain itu, Solichin saat ini juga menjabat sebagai Komisaris di PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK).
Penandatanganan kerjasama dengan Pertamina untuk proyek senilai US$500 juta (sekitar Rp6,6 triliun) itu dilakukan oleh Solichin dan Direktur Energi Baru dan Terbarukan Pertamina, Yenni Andayani disaksikan oleh Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, pada awal April 2016 lalu.
Kerja sama ini memang agak janggal. Selain dilakukan tidak melalui proses tender, dalam arti Pertamina hanya mengikuti proposal yang diajukan BSM ini, pihak Pertamina juga banyak menanggung beban lain.
Seperti kewajiban membangun jaringan pipa gas sepanjang 150 kilometer dari Bojonegara ke konsumen itu ternyata harus ditanggung Pertamina. Juga ketika ada keterlambatan pasokan gas LNG kepada konsumen, lagi-lagi menjadi tanggungan Pertamina.
Belum lagi bicara komposisi kepemilikan saham dalam konsorsium tersebut, di mana Pertamina hanya menguasai 15% saham saja.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
