Jakarta, Aktual.com — Kebijakan Presiden Jokowi melalui Inpres agar seluruh pos kementerian/lembaga (K/L)melakukan penghematan menuai perhatian publik.
Pasalnya, dalam rapat kerja dengan komisi di DPR, kementerian dan lembaga justru mengusulkan anggaran tambahan dalam pembahasan rancangan APBN Perubahan 2016.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman mengatakan bahwa komisi hanya ingin mengetahui secara detail postur anggaran yang disampaikan mitra kerjanya.
“Presiden memang menginginkan penghematan, dan ini tergantung pemerintah. Kan mereka yang tahu kebutuhan, mereka yang tahu kerjanya apa,” ucap Benny, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (9/6).
“Pada prinsipnya, kita (komisi) ingin mengetahui postur anggarannya seperti apa. Kemudian rencana kerjanya apa. Kita juga akan tanyakan, apa sih alasan pemerintah meminta pemotongan anggaran dari Pagu yang sudah disepakati 2016,” tambah dia, menjelaskan pelaksanaan rapat kerja dengan mitra kerja.
Seperti misalnya, laporan anggaran yang diajukan Kementerian Hukum dan HAM untuk meminta tambahan anggaran justru lebih besar ketimbang pemotongannya, dengan alasan pembangunan lembaga pemasyarakatan (Lapas).
“Kalau itu kan rencana kerja, rencana kerja kan ngomongin anggaran dong. Ya kalau kita mau memperbaiki Lapas ya harus anggarannya kita tingkatkan. Kalau mau ya gitu, kalau nggga mau ya berhenti. Sama kayak saya bilang ke Komnas HAM kemaren, berhenti saja kalian dari pada bolak-bolik. Nah, solusinya gimana?, ada duit (anggaran) apa ngga?,” tandas politikus Demokrat itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
