Jakarta, Aktual.com – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan tiga perkara pengujian UU MD3 yang permohonannya diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dan dua perserorangan warga negara Indonesia.
“MK akan menggelar sidang ketiga untuk tiga perkara pengujian UU MD3, dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan pihak DPR,” kata juru bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkatnya yang diterima di Jakarta, Selasa (3/4).
Ketiga perkara tersebut menggugat ketentuan dalam Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3.
Dalam berkas perkara yang diterima MK, para pemohon menyebutkan bahwa pasal-pasal dalam UU MD3 tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan tidak adil di hadapan hukum bagi masyarakat, bahkan pelanggaran hak asasi manusia.
Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5) menyatakan bahwa DPR berhak melakukan pemanggilan paksa melalui pihak kepolisian, bila ada pejabat, badan hukum, atau warga negara yang tidak hadir setelah dipanggil tiga kali berturut-turut oleh DPR.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
