Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan harus ada sanksi hukuman tegas atas pelanggaran kedisiplinan terkait hilangnya dokumen gugatan Pilkada wilayah Dogiyai di Kantor Mahkamah Konstitusi (MK).
“Memang siapapun (pelakunya) harus dihukum, itu pelanggaran kedisiplinan. Ada unsur pembocoran dan ini semua tindakan yang harus kena hukum,” kata Fahri, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (23/3).
Ketika ditanyakan, apakah kecolongan terkait kehilangan dokumen akibat adanya kesalahan sistem di MK itu sendiri, ia tidak menampiknya.
“Mereka (MK) harusnya lebih waspada karena banyak dokumen penting. Kantor negara itu kantor (berisi) dokumen penting. Itu sebabnya saya misalnya (pernah) mengusulkan tidak boleh ada pegawai DPR yang bukan permanen, harus dipermanenkan karena ini kantor negara banyak rahasia negara,” ujar Presiden KA KAHMI tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Eka
