“Bahwa tidak ditambahnya kata ‘terorisme’ di belakang frasa ‘kontra radikalisasi’ dan ‘deradikalisasi’ dalam UU a quo karena yang dimaksud oleh pembentuk undang undang sudah jelas, yakni mereka yang rentan dan telah terpapar paham radikal terorisme,” jelas Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan pertimbangan Mahkamah.
Dengan demikian Mahkamah berpendapat tanpa perlu menambahkan kata terorisme di belakang kedua istilah tersebut telah dengan sendirinya mencakup apa yang dikehendaki para pemohon.
“Sehingga secara tehnik perundang-undangan jika ditambahkan dengan kata ‘terorisme’ rumusan demikian justru menjadi berlebihan,” pungkas Saldi.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
