Perpres tersebut dianggap Moazzam sangat vital untuk mendorong transparansi data publik dan mencegah korupsi.
Kemajuan perjuangan antikorupsi Indonesia sejak London Summit, menurut dia, juga tidak terlepas dari keinginan dan komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo serta Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus membangun reputasi yang semakin baik sebagai lembaga antikorupsi.
Menjalani sebagian besar karir diplomatnya di negara-negara berkembang kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah dan Afrika Timur, duta besar keturunan Pakistan itu mengaku belum pernah menemukan sebuah lembaga yang sangat tangguh seperti KPK.
“Kesuksesan KPK mengungkap kasus tokoh-tokoh publik dan mengamankan negara dari korupsi harus diapresiasi dan didukung,” katanya.
Selain pemerintah dan penegak hukum, upaya pemberantasan korupsi juga harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama organisasi masyarakat sipil dan media.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
