Jakarta, Aktual.com – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, memberikan tanggapan terkait transaksi kontroversial yang diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang melibatkan 100 calon legislatif (Caleg). Menurutnya, hal tersebut telah ditangani oleh otoritas yang berwenang.
“Saya pikir otoritasnya sudah ada yang menangani, serahkan pada otoritas yang menangani. Jangan itu jadi isu yang uncontrol. Semua institusi yang punya peran untuk bertindak, jangan diam,” ujar Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Senin (15/1/2024).
PPATK sebelumnya mencatat adanya transaksi mencurigakan yang melibatkan 100 caleg yang terdaftar sebagai peserta pemilihan legislatif (Pileg) 2024. Total nilai transaksi para caleg tersebut mencapai Rp 51,47 triliun.
Modus yang ditemukan oleh PPATK mencakup penukaran valuta asing ke money changer sebagai sumber pendanaan kampanye 2024, serta penyaluran hibah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ke rekening unit usaha fiktif yang diduga dikendalikan oleh anggota partai politik.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa transaksi penukaran valuta asing meningkat pesat pada semester II-2023. PPATK telah melaporkan temuan ini ke pihak berwenang, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi.
“Ini kita tidak bisa langsung serta merta asumsikan ada yang salah atau ada tindak pidana, ini momentumnya yang kita lihat,” kata Ivan.
Sebagai respons, PPATK telah menyampaikan laporan ke beberapa lembaga, termasuk KPK, Polri, OJK, BIN, dan Bawaslu, untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
Jalil
