Jakarta, Aktual.com — Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM) Fahmi Hafel menyampaikan, kegagalan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam kurun waktu 1 tahun ini untuk memaksimalkan proyek pembangunan penyediaan pembangkit listrik 35.000 MW akan membawa situasi semakin memburuk kedepannya.
Menurutnya karena hal itu menjadi tolak ukur dan membuat keraguan bagi para investor pada proyek yang ambisius tersebut.
“Durasi targetnya sampai 2019 dengan tingkat pencapaian baru 10% di tahun 2016 atau dalam 1 tahun, sisa waktu kurang lebih 3 tahun lagi, maka saya pastikan pemerintah akan meleset dan tidak akan tuntas. ini akan meragukan investor dan dunia usaha terhadap kesiapan pemerintah. Keraguan para investor dan dunia usaha ini justru sangat berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia,” katanya kepada Aktual.com, Minggu (15/5)
Sebagaimana diketahui, pada Jumat 13 Mei, Sudirman Said mendatangi Istana untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan itu Sudirman menjelaskan pencapaian yang meleset dari perkiraan di proyek 35.000 MW. Kemudian dari hasil pertemuan itu Sudirman mengaku diperintahkan untuk melakukan review secara menyeluruh.
“Kalangan investor, dunia usaha mulai mempertanyakan. Apakah kita bisa selesai atau tidak, tadi diminta Presiden dilakukan evaluasi menyeluruh. Dari mulai proses tendernya, kemudianfinancing-nya sampai kemudian pengelolaan di PLN,” ujar Sudirman, di Istana Negara, Jakarta.
Berbagai kebijakan pemerintah yang memudahkan, diminta untuk dijaga. Sudirman menjelaskan, yang paling terasa hambatannya adalah pada proses eksekusi. Walau ada ruang untuk dilakukan percepatan.
“Misalnya, Pak Presiden menekankan tujuan realisasi itu harus ada di daerah sudah bagus menuju regional, tapi harus sampai otoritasnya juga dipindahkan ke regional lebih dekat dengan masyarakat, lebih cepat mengambil keputusan, pengadaan dilakukan di daerah supaya lebih cepat,” jelasnya.
Sudirman menuturkan, untuk saat ini konstruksinya sudah rampung 10 persen, atau sekitar 3.500 MW. Sementara itu, power purcahse agreement (PPA) sekitar 30 persen. Sedangkan sisanya, masih dalam persiapan pengadaan.
“Sedikit lebih lambat dari target. Oleh sebab itu, Presiden memberi warning lebih baik dilakukan evaluasi secara mendalam supaya nanti tidak di tengah jalan baru terasa,” katanya.
Diakuinya, memang ada unit yang ditugaskan untuk mengawal ini agar laporan rutin diberikan. Tapi, evaluasi menyeluruh akan tetap dilakukan.
“Saya kira kita sudah harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, mengantispasi hal-hal tak terduga,” kata Sudirman.
Evaluasi ini, Sudirman menargetkan rampung sebelum puasa 6 Juni 2016, sehingga bisa langsung dibawa ke Presiden.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
