Pengunjung memadati pameran Singapore Airshow 2016 di Changi, Singapura, Selasa (16/2). Kegiatan kedirgantaraan yang diikuti lebih dari 60 dari 100 perusahaan di dunia tersebut berlangsung dari 16 hingga 21 Februari 2016. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/kye/16.

Jakarta, Aktual.com – Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Chusnul Mar’iyah menyatakan, stakeholder kedirgantaraan dan keantariksaan di tanah air harus memanfaatkan momentum tahun politik dua tahun mendatang, untuk membenahi lintas udara Indonesia.

Chusnul beranggapan, sudah saatnya pemerintah berorientasi pada udara untuk menyatukan nusantara. “Pemilu 2014 dulu itu simbol ikonnya adalah poros maritim, mulai sekarang sampai 2019 berbicara ‘Dirgantara, Now and Then’, kan keren toh?” ujar Chusnul kepada wartawan dalam seminar gelaran Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang bertajuk ‘Kebijakan dan Regulasi Kegiatan Penerbangan dan Antariksa Menuju Kemandirian Nasional’ di kawasan Taman Mini Indonesia Indonesia (TMII), Jakarta Timur, Rabu (25/10).

Menurutnya, hal ini bukan tanpa dasar sama sekali. Pasalnya, kawasan udara Indonesia merupakan kawasan yang belum tersentuh dengan maksimal. Terlebih dengan luas negara yang terbilang luas, sambung Chusnul, kawasan udara RI seharusnya menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan nasional.

Sayangnya, Indonesia belum menguasai teknologi di bidang keantariksaan sehingga hal-hal yang strategis yang dapat tercipta karenanya pun menjadi luput. Ia pun berpesan kepada LAPAN agar memanfaatkan momentum 2019 untuk sedikit ‘menjual’ kedirgantaraan dan keantariksaan Indonesia agar hal tersebut nantinya dapat menjadi program strategis nasional.

“Itu menurut saya harus jadi ikon LAPAN dan harus diberikan kepada politisi, jadi siapapun presidennya nanti, beli itu mimpi-mimpi yang luar biasa,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Teuku Wildan
Andy Abdul Hamid

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS