Jakarta, Aktual.co — Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, lembaganya akan mengajak DPR, DPD, dan pemerintah untuk mengatasi persoalan yang menghambat pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.
“Kami melihat masih ada regulasi yang tumpang tindih penerapannya,” kata Zulkifli Hasan di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, perbatasan dengan wilayah Malaysia, Kamis (27/11).
Dia mengatakan, masyarakat setempat mengeluhkan terutama soal kebijakan pembatasan perdagangan, pembangunan pelabuhan darat peti kemas, dan peralihan status hutan lindung menjadi peruntukan yang lebih produktif.
MPR, kata dia, akan mengajak DPR, DPD, dan pemangku kepentingan lainnya menanggulangi persoalan di perbatasan agar Indonesia dapat mengatasi ketertinggalan dari negara tetangga.
“Melihat dari fakta lapangan, Malaysia menyerahkan pembangunan pelabuhan darat ke swasta dan bisa berhasil. Ini juga menjadi masukan dalam pembahasan. Ini akan kita pikirkan bagaimana membangun pos kepabeanan satu atap,” kata dia.
Menurut Zulkifli, selama ini banyak aturan yang diterbitkan oleh kementerian dan lembaga sehingga dalam penerapannya saling tumpang tindih.
Zulkifli juga melihat, pengelolaan pelabuhan darat peti kemas di wliayah perbatasan Malaysia diserahkan ke perusasahaan swasta dan berjalan baik.
“Kalau Malaysia dapat mengelolanya secara baik, maka Indonesia harus dapat mengelolanya dengan baik, tidak boleh lebih buruk,” kata dia.
Politikus PAN ini melihat daerah perbatasan adalah wajah Indonesia yang bersentuhan dengan negara tetangga.
Artikel ini ditulis oleh:
