Jakarta, Aktual.com – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan dunia internasional mengakui Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di dunia demokrasi berjalan dengan baik dan bahkan model demokrasi di dunia.
“Kehidupan berdemokrasi di Indonesia berjalan baik dan masyarakatnya hidup rukun, damai, serta saling menjaga persatuan dan kesatuan,” kata Zulkifli Hasan, Rabu (16/11).
Menurut Zulkifli, kehidupan demokrasi yang baik di Indonesia harus terus dijaga, jangan sampai menjadi negara yang konflik seperti di negara-negara Islam di Timur Tengah yang terkoyak dan terpecah belah.
Indonesia, kata dia, memiliki Pancasila sebagai ideologi negara yang mempersatukan bangsa Indonesia meskipun sangat heterogen.
“Setelah memasuki era reformasi, Indonesia disebut sebagai negara yang sangat merdeka atau kebablasan,” katanya.
Menurut Zulkifli, setelah era reformasi maka demokrasi semakin terbuka yang ditandai dengan kebebasan menyampaikan pendapat, terutama di media sosial bahkan sampai caci-maki dan provokasi.
Caci maki dan provokasi tersebut, kata dia, tidak sejalan dengan Pancasila, tapi beruntung masih sebatas ucapan.
Zulkifli mengkhawatirkan, ucapan-ucapan yang kurang baik tersebut dapat menurunkan persaudaraan serta kesatuan dan persatuan bangsa.
“Hal ini yang harus dihindari, karena bangsa Indonesia adalah bersaudara,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Zulkifli mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan bangsa Indonesia untuk menjadikan Indonesia negara maju yang sejajar dengan negara-negara lain di dunia internasional.
Menurut dia, bangsa Indonesia saat ini menghadapi kesenjangan sosial yang cukup tinggi dan ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Karena itu, Zulkifli mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia ini untuk terus membangun karakter dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
“Masyarakat Indonesia cepat bosan melihat tokoh dan cepat melupakan. Sebagai contoh Pilgub DKI Jakarta saja, masyarakat baru mengetahui calon gubernurnya setelah pendaftaran. Seharusnya, sebelum pendaftaran sudah diketahui publik,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
