Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan Presiden Joko widodo untuk tidak membentuk kabinet transaksional menjelang reshuffle Jilid II. Pasalnya, banyak partai politik yang mengajukan bergabung demi mendapat jatah menteri.
“Reshuffle, kami berkali-kali menyampaikan itu hak politik Presiden. Tetapi kalau saya boleh ingatkan dulu Pak Jokowi tegas sampaikan akan membuat kabinet ahli, bukan kabinet transaksional,” ujar Hidayat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/1).
Menurutnya, pada reshuffle pertama nuansa transaksionalnya masih kentara. Jika presiden melakukan reshuffle, maka harus dalam rangka melaksanakan janji untuk meningkatkan kinerja kabinetnya.
“Tapi harus saya tegaskan, profesional itu bukan anti parpol. Parpol boleh, dari luar boleh,”
“Kalau dari parpol terserah beliau. Posisinya dalam rangka profesional, ukurannya sangat jelas, publik tunggu janji Jokowi,” ucap Politikus PKS itu.
Artikel ini ditulis oleh:
