MPR: Masalah Pungli dan Sampah di Lokasi Wisata Harus Segera Diatasi

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Lestari Moerdijat mengingatkan agar sejumlah permasalahan yang dihadapi sektor pariwisata selama masa libur Lebaran 2024, yakni pungutan liar dan penumpukan sampah harus segera diatasi.

Maraknya pungli maupun tumpukan sampah, jelas perempuan yang akrab disapa Rerie itu, akan mengganggu kenyamanan para wisatawan dalam menikmati berbagai objek wisata di Indonesia.

“Sejumlah permasalahan pungli dan tumpukan sampah yang mengemuka di kawasan pariwisata pada masa libur Lebaran harus menjadi perhatian bersama dan dijawab dengan langkah segera,” kata Rerie dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (23/4).

Dengan demikian, lanjut dia, pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah secara bersama-sama harus memberikan perhatian pada permasalahan tersebut.

Rerie menyebutkan permasalahan pungli dan tumpukan sampah karena para wisatawan membuang sampah sembarangan sepanjang libur Lebaran 2024 berasal dari catatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tentang sejumlah masalah di berbagai lokasi wisata di Tanah Air.

Pada momen libur Lebaran 2024, Kemenparekraf memprediksi terdapat sebanyak 193,6 juta pergerakan wisatawan nusantara. Angka tersebut melonjak signifikan sebesar 56,38 persen jika dibandingkan potensi pergerakan wisatawan pada Lebaran 2023 yang tercatat sekitar 123,8 juta orang.

Selain itu, tegas Rerie, kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan di kawasan wisata pun harus konsisten dibangun melalui berbagai cara.

Upaya membangun kesadaran masyarakat dan pengelola kawasan wisata untuk menciptakan kawasan wisata yang nyaman dan aman bagi wisatawan dan lingkungannya tersebut pun, sambung dia, harus menjadi prioritas bersama.

Maka dari itu, Rerie berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat segera mewujudkan pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan, sehingga mampu menjadi salah sektor yang menopang perekonomian nasional.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan