MPR Serahkan Kajian PPHN ke KPU

Jakarta, Aktual.com – Badan Pengkajian MPR menyerahkan hasil kajian pokok-pokok haluan negara (PPHN) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (21/9).

Dokumen hasil kajian tersebut diserahkan Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat dan diterima Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Hasil kajian PPHN di antaranya mengatur visi misi calon presiden hingga pelaksanaan sistem demokrasi.

“Badan Pengkajian MPR, berdiskusi dengan Ketua dan jajaran KPU menyangkut beberapa hal,” kata Djarot di gedung KPU, Jakarta Pusat.

Djarot mengatakan MPR lewat hasil kajian PPHN tak membahas wacana amandemen UUD 1945 yang di antaranya mengatur perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Dia menyebut hasil kajian PPHN hanya fokus membahas pelaksanaan konstitusi negara. PPHN hasil kajian MPR di antaranya membahas bentuk hukum dan substansi haluan negara, hingga visi misi calon presiden di tingkat pusat dan daerah sesuai UUD 45.

“Ini perlu kita kaji, dengan cara seperti itu maka calon presiden, calon gubernur, calon bupati, wali kota punya arah yang sama kemana bangsa Indonesia akan menuju, yaitu menuju pencapaian visi misi seperti yang tersurat dalam UUD 45,” katanya.

Dengan KPU, Djarot berujar MPR juga membahas kemungkinan penerapan sistem pemilu proporsional tertutup. Dia membuka wacana agar pemilihan kepala daerah tak dilakukan secara langsung, melainkan cukup lewat DPRD.

“Apakah memungkinkan pilkada dilakukan secara asimetris, sehingga tidak semuanya tidak dipilih secara langsung. Apakah memungkinkan di dalam pilkada tingkat otonomi itu diletakkan di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten,” tuturnya.

Menurut Djarot, sistem pemilu proporsional tertutup memungkinkan untuk diterapkan untuk menghapus praktik money politik atau politik uang.

“Maka perlu dikaji ke depan kita bisa menggunakan kajian proporsional murni atau proporsional tertutup. Dengan cara itu maka dimungkinkan praktek-praktek money politic dan politik biaya mahal,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Arie Saputra