Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir saat menerima kunjungan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian mendorong pemerintah Cina untuk menjadikan Provinsi Xinjiang sebagai tempat terbuka uang dapat dikunjungi oleh masyarakat internasional.
“Kami memberi masukan lewat Dubes (Xiao Qian) agar pemerintah Cina selain memberi penjelasan terbuka, juga harus menjadikan provinsi Xinjiang sebagai tempat terbuka untuk diketahui, dan orang-orang bisa berkunjung ke sana. Dengan keterbukaan itu, bisa diketahui apa yang terjadi sebenarnya,” ujar Haedar di Jakarta, Jumat (28/12).
Duta Besar Cina untuk Indonesia Xiao Qian berkunjung ke Kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah di Jakarta dan bertemu dengan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir untuk membahas beberapa isu, salah satunya mengenai keadaan masyarakat Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina.
Dalam kunjungannya, Dubes Xiao Qian membahas tiga hal utama dengan pihak Muhammadiyah, yaitu mengenai keadaan masyarakat Uighur di Provinsi Xinjiang, soal investasi dan tenaga kerja Cina di Indonesia, serta upaya peningkatan hubungan kerja sama antarmasyarakat Indonesia dan Cina.
Pihak Muhammadiyah mendorong Cina sebagai salah satu negara besar yang mempunyai kekuatan ekonomi dan diplomasi luas dan menjadi pelopor paradigma politik internasional, dapat melihat persoalan yang terjadi terhadap kelompok Uighur dengan pendekatan komperhesif yang mengedepankan perdamaian.
Menanggapi hal itu, Dubes Xiao Qian menyampaikan bahwa Provinsi Xinjiang merupakan wilayah terbuka yang dapat dikunjungi oleh siapa pun.
Ia juga menegaskan bahwa situasi sebenarnya di Provinsi Xinjiang cukup baik dari segi politik sosial. Berbagai suku, termasuk Uighur, menikmati kebebasan beragama.
“Ini memang soal pandangan masyarakat Indonesia terhadap isu-isu tersebut. Siapa saja bisa ke sana (Xinjiang), tidak ada masalah pembatasan. Beberapa tahun lalu, pada tahun 2016, Ketua Umum PP Muhammadiyah juga sempat berkunjung ke Xinjiang,” ucap Dubes Xiao Qian.
Ia pun mengatakan bahwa Duta Besar RI untuk Cina Djauhari Oratmangun pun sedang berkunjung ke Provinsi Xinjiang.
Terkait dengan laporan dari berbagai pihak soal kamp-kamp reedukasi di Xinjiang, Dubes Xiao Qian menjelaskan bahwa pemerintah Cina hanya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan bagi warga yang berpotensi terpapar ekstremisme.
“Yang disebut-sebut sebagai re-education camp, nama aslinya sebenarnya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasional. Karena banyak masalah di sana, pemerintah daerah otonomi Uighur Xinjiang membuka lembaga pendidikan dan pelatihan vokasional itu,” ujarnya.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
