Jakarta, Aktual.com – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim MUI) Din Syamsuddin mengatakan terdapat persoalan historis yang terabaikan dalam penunjukkan Menteri Agama (Menag) serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
“Ada persoalan historis dan psikologis yang diabaikan yakni penempatan menteri pada kementerian yang memiliki dimensi historis kuat seperti bidang agama dan pendidikan,” kata Din mengutip sari Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI Ke-44, Jumat (25/10).
Dia menambahkan sejarah posisi Menag erat terkait dengan kompromi politik di awal kemerdekaan untuk akomodasi aspirasi golongan Islam.
Kemenag, ujar dia juga berperan sentral untuk memfungsikan agama sebagai faktor pendorong pembangunan bangsa.
Sedangkan Kemendikbud, lanjut dia terikat erat dengan amanat konstitusi “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang berhubungan dengan pembentukan watak bangsa.
Agaknya, keputusan yang ada bersifat ahistoris dan asosiologis, sebutnya.
Artikel ini ditulis oleh:
