Jakarta, Aktual.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) kritik cara kerja pemerintah dalam mengatasi persoalan anak.
Wakil Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan berpendapat kasus kejahatan terhadap anak kerap terjadi, karena pemerintah tidak mengutamakan upaya pencegahan.
Pencegahan kekerasan terhadap anak di Indonesia saat ini, menurut dia seperti tidak nyambung antara hulu ke hilir. Dimana aspek hulu merupakan pencegahan supaya tidak terjadi kekerasan terhadap anak. Sedangkan aspek hilir menjadi wilayah penegak hukum jika sudah terjadi masalah.
“Namun saat ini tataran kebijakan tidak nyambung dengan implementasi,” kata Amirsyah saat diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/6).
Seluruh stakeholder seperti pemerintah maupun lembaga terkait, kata dia, terlihat tidak bersinergi dan tak pro aktif menyikapi masalah kekerasan terhadap anak. “Lebih banyak reaktif. Kalau sudah ada masalah baru turun. Mestinya kan harus pro aktif,” ujar dia.
Kata Amir, kasus Ang (8), bocah kelas 3 SD yang ditemukan tewas di rumah ibu angkatnya di Bali, harusnya menjadi pembelajaran yang berharga bagi semua pihak.
“Artinya untuk adopsi anak itu harus ikuti proses perundang-undangan sehingga bisa berjalan dengan baik,” ucap Amirsyah.
Regulasi yang ada saat ini menurutnya sudah memadai. Namun yang harus diperbaiki adalah implementasi yang melibatkan seluruh stakeholder.
“Bagaimana pendampingan itu dilakukan dengan baik berjalan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) sehingga tidak menabrak atau menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
