Utusan Khusus Presiden RI Untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban Din Syamsuddin, saat jumpa pers menyikapi perkembangan wacana nasional terkait pilkada dan pilpres yang membelah bangsa dengan penonjolan kepentingan politik sektarian dan ujaran kebencian yang melampui batas di Jakarta, Selasa (10/7/2018). Dalam jumpa persnya para pemuka agama memesan kepada segenap praktisi politisi dan pendukung untuk mencermati dengan seksama dinamika politik nasional di sekitar pilkada serentak dan jelang pilpres 2019, yang berisi komunikasi dialektika khususnya di media sosial dengan ujaran ujaran kebencian, penghinaan terhadap sesama, dan penonjolan kepentingan politik sektarian. Para pemuka agama juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas suasana demikian dan mengkhawatirkannya dapat menimbulkan benih permusuhan yang membawa perpecahan bangsa dan pemuka agama menyerukan kepada segenap keluarga besar bangsa untuk mengubah hubungan antar sesama yang bersifat dialektik tersebut menjadi hubungan yang bersifat dialogis yakni cenderung memusyawarakan perbedaan pandangan politik dengan penuh rasa persaudaraan demi keutuhan dan kemajuan bangsa. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Din Syamsudin meminta penyelengara pemilu, yakni KPU, Bawaslu serta DKPP, untuk bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan Pemilu 2019 yang jujur dan adil.

“Kejujuran dan keadilan ini sangat penting untuk tahapan selanjutnya,” katanya ditulis Sabtu (20/4).

Dikatakan Din bahwa pemilu diselenggarakan harus berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, serta jujur dan adil untuk melaksanakan tahapan-tahapan berikutnya dengan senantiasa berpengang teguh kepada asas pemilu khususnya kejujuran dan keadilan.

“Netralitas KPU, Bawaslu, DKPP dapat poin khusus dalam rapat MUI. Tertuang dalam tausiah kebangsaan, mendesak KPU, Bawaslu, DKPP melaksanakan tahapan sesuai mandat kontitusi,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS