Kupang, Aktual.com — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abdul Kadir Makarim mengatakan, banyak politisi di negeri ini yang berjuang untuk meraih kedudukan di parlemen, dengan motif mencari nafkah.
“Para politisi ini rela menjual harga diri hanya untuk mencari penghasilan dan nafkah tambahan, tanpa memikirkan nasib rakyat yang sudah memberikan kepercayaan,” kata Abdul Kadir Makarim kepada jurnalis media, di Kupang, Kamis (24/03).
Dia mengemukakan hal itu, menjawab pertanyaan seputar fenomena di Indonesia akhir-akhir ini yang menunjukan adanya kecenderungan untuk menempatkan politik sebagai lahan mata pencaharian, dan upaya menempatkan kembali politik pada tujuan yang sebenarnya yakni memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Menurut dia, mereka adalah politisi-politisi murahan yang aji mumpung, setelah menerima kuasa dari rakyat untuk duduk di parlemen.
Dia mengatakan untuk mengubah prilaku para politisi seperti ini, harus kembali kepada jati diri masing-masing politisi.
“Kita hanya bisa berharap agar mereka menyadari bahwa politik bukan kendaraan untuk memperkaya diri, tetapi memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Abdul Kadir Makarim.
Padangan hampir sama disampaikan Pengamat politik dan hukum Universitas Nusa Cendana Kupang Dr. Karolus Kopong Medan, SH.Mhum yang menilai, politik Indonesia masih menjadi lahan mata pencaharian, bukan sebagai bagian dari upaya mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Munculnya sejumlah politisi di level nasional maupun daerah, yang terindikasi terlibat dalam permainan proyek dan bahkan terjerumus dalam kasus korupsi, merupakan bukti bahwa dunia politik merupakan tempat yang subur untuk mendapatkan keuntungan finansial, katanya.
Karena itu, sebelum terlambat, situasi ini perlu sesegera mungkin dikembalikan.
Pamor politik kata dia, harus segera dikembalikan dengan menempatkan keadilan dan kesejshteraan masyarakat, bangsa dan negara pada posisi yang paling atas.
Upaya mengembalikan pamor politik itu, menurut dia harus dimulai dari hulu, terutama menyangkut sistem rekrutmen calon-calon politisi.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
