Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/1). Pertemuan tersebut membahas soal konflik kepengurusan di tubuh Partai Golkar di mana pemerintah memberi keleluasaan kepada Partai Golkar untuk menyelesaikan masalahnya sesuai mekanisme internal dan menjamin tidak akan melakukan intervensi apapun. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/pd/16.

Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono mengatakan keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah preventif.

“Keterlibatannya preventif, tidak langsung penindakan,” ujar Agung, di Jakarta, Rabu (24/2).

Menurut Agung, jika ada calon ketua umum yang nantinya terbukti bermain politik uang maka akan diberikan sanksi berupa diskualifikasi dari pencalonannya.

“Kalau memang terbukti, kami sepakat agar ‘didrop’ orang tersebut. Ya kita berharap tidak sampai pencabutan dari keanggotaan,” ujarnya.

Partainya akan segera mengirimkan surat kepada KPK dan PPATK untuk dapat terlibat mengawasi munas Partai Golkar.

Munas Golkar kabarnya digelar pekan kedua April 2016.

Susunan kepanitiaannya yang sudah dibicarakan antara lain: Penanggungjawab munas yakni Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, Ketua Penyelenggara Munas Theo L Sambuaga, Ketua Steering Committee Nurdin Halid, dan Ketua Organising Committee Zainuddin Amali.

Susunan kepanitiaan akan diresmikan melalui rapat pleno.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS