Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9). PT Freeport Indonesia kini mendapat izin ekspor untuk Juli 2015 - Januari 2016 dengan kuota ekspor mencapai 775.000 ton konsentrat tembaga. Selain itu Freeport mendapat pengurangan bea keluar menjadi lima persen lantaran kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur, yang sudah mencapai 11 persen. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/kye/15

Jakarta, Aktual.com — Ketua Komisi VI Hafisz Tohir menilai keinginan pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengambil alih divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 10,64 persen patut di dukung.

“Pemerintah dapat menggunakan cara lain agar Negara bisa mengambil separuh saham yang ditawarkan tersebut, yakni dengan cara share swap atau tukar guling saham,” ujar Hafisz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (23/10).

Apabila melihat defisit neraca APBN yang terjadi saat ini, lanjutnya, Pemerintah dapat melakukan strategi membeli saham Freeport tersebut melalui tukar guling saham.

“Negara tidak perlu mengeluarkan uang. APBN sepenuhnya di gunakan untuk kepentingan rakyat dan pemulihan ekonomi saja,” jelasnya.

Untuk Rancangan APBN (RAPBN) 2016, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI berencana merampingkan postur anggaran APBN.

“Hampir mustahil dilakukan jika pemerintah mengalokasikan dana untuk membeli divestasi saham PT Freport sebesar Rp100 triliun. Itu dari mana duitnya,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Eka