Nadiem Dicecar Komisi X DPR Soal ‘Tim Bayangan’ dan Gaji PPPK

Jakarta, Aktual.com – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, kembali menjadi sasaran kritik setelah dia mengungkapkan keberadaan tim bayangan yang terdiri dari 400 orang dalam sebuah forum di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Anggota Komisi X DPR, Anita Jacoba Gah, mengkritik Nadiem perihal kinerja tim bayangan tersebut saat rapat dengan Komisi X DPR pada Senin (26/9) lalu.

“Kemudian kami dengar di PBB anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan. Kenapa masih banyak ketertinggalan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)? Kenapa? Dan 400 tim bayangan itu apa kebanggaannya? Dan coba jelaskan mengapa kita harus bangga dengan anda, Pak Menteri?” tanya Anita.

Anita meminta Nadiem membuka mata terhadap persoalan-persoalan yang sebenarnya terjadi di pendidikan Indonesia.

Anita menjelaskan, sampai hari ini persoalan di dunia pendidikan Indonesia masih sangat banyak.

Menurut Anita, dengan memberi solusi terhadap masalah yang terjadi di Indonesia, baru Nadiem pantas mendapat tepuk tangan dari rakyat Indonesia.

Anita, menilai Nadiem tidak berempati dengan nasib para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sampai detik ini masih menangis karena berbagai masalah.

“Masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini?” jelas Anita.

Menurut politikus Partai Demokrat itu, ada banyak guru yang telah dinyatakan lulus tes PPPK tetapi tidak kunjung diangkat.

Selain itu, kata Anita, banyak guru lulus PPPK tidak mendapatkan penghasilan padahal sudah harus berhenti dari pekerjaan lama mereka.

Anita juga menyorot guru lulus passing grade (PG) yang sampai saat ini nasibnya belum ada kejelasan, karena tak kunjung mendapat formasi PPPK.

“Mereka menunggu diangkat, karena banyak yang sudah diberhentikan,” tuturnya.

Ia meminta Menteri Nadiem Makarim untuk lebih memperhatikan nasib guru PPPK.

Anita juga meminta Mendikbud untuk memperhatikan tunjungan guru honorer di sejumlah daerah, terutama di 3T (daerah terdepan, tertinggal, dan terluar).

“Tolong perhatikan Pak Menteri, tunjangan profesi guru, di daerah terpencil yang belum cair sudah tiga bulan, ini kita mau marah apa mau kasihan. Tolong perhatikan,” tegasnya.

Bukan kali ini saja kebijakan yang dibuat Nadiem Makarim dalam sektor pendidikan menuai kritik.

Seperti dirangkum Kompas.com, sejumlah kebijakan Nadiem yang menuai kritik yaitu Program Organisasi Penggerak (POP), pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan menggantinya dengan Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan, serta aturan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi Nadiem menerbitkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Artikel ini ditulis oleh:

As'ad Syamsul Abidin