Jakarta, Aktual.co — Kebijakan Pemerintah yang menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji 12 Kg kemarin secara bersamaan menuai kritikan keras dari sejumlah kalangan. Bahkan, keputusan tersebut dianggap tidak tepat dan justru berbalik semakin menambah beban masyarakat di tengah melambungnya harga beras saat ini.
Pengamat Energi Boyamin Saiman menilai keputusan pemerintah untuk menaikan harga BBM dan elpiji 3 Kg di tengah melonjaknya harga beras merupakan keputusana yanga sangatlah tidak tepat.
“Tidak tepat, tidak seharusnya naik. Harusnya Pemerintah menstabilkan harga beras dulu. Seperti TDL yang alasannya kan karena kebutuhan, tapi nyatanya efisiensi dan anti korupsi di BUMN itu sendiri. Itu kan tidak pernah dilakukan, makanya saya tidak pernah setuju dengan kenaikan harga ini,” kata Boyamin yang merupakan juga pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) saat dihubungi Aktual.co di Jakarta, Senin (2/3).
Menurutnya, ini sangat tidak tepat lantaran kenaikan BBM tanpa menyandingkan dengan efisiensi di perusahaan-perusahaan energi plat merah.
“Di Pertamina belum efisien, PLN tidak efisien, masih ada dugaan-dugaan korupsi. Jadi itu tidak cocok. Belum dan sangat tidak tepat. Jelas menambah beban masyarakat,” ucapnya.
Ia berpendapat, naiknya harga BBM ini justru akan menjadi salah satu penghalang turunnya harga beras. Pasalnya, dengan naiknya harga BBM maka biaya transportasi pun akan terdongkrak naik pula.
“Meskipun beras diusahakan turun, tapi kan transportasinya naik lagi karena naiknya BBM, maka tidak bisa turun juga kan beras,” ujar dia.
“Transparansi dan efisiensi dari perusahaan seperti Pertamina, SKK Migas dan PLN ini yang sangat dibutuhkan. Mereka kan sama sekali belum bisa menyatakan efisien dan masih ada korupsi di sana sini. Tidak ada solusi dan tindakannya agar itu tidak terjadi lagi kan tidak ada,” tandas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
