Jakarta, Aktual.com — Nama politikus Partai Golkar, Zainuddin Amali terdengar dalam persidangan mantan Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bhatoegana. Zainuddin disebut sebagai pihak DPR yang mengatur pembagian dana dari Kementerian ESDM.
Hal itu terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperdengarkan sadapan telepon antara mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, Waryono Karno.
Dalam pembicaraan itu, Waryono menyinggung perihal persiapan dana yang dibutuhkan untuk memuluskan pembahasan APBN-Perubahan Kementerian ESDM 2013, sebagaimana diyakini Jaksa KPK.
“Nah untuk antisipasi itu, hanya arahan dari Pak Menteri memang itu lewat Pak ZA Pak yang dananya. Bagaimana ininya yang bapak ke Pak NB,” papar Waryono dalam percakapan.
Khusus untuk pembahasan APBN-Perubahan, Rudi lantas memastikan kepada Waryono, siapa yang nantinya akan ‘menghandle’ dana dari SKK Migas.
“Yang akan handle ZA?Yang untuk handle acara nanti siapa, ZA,” tanya Rudi.
Namun demikian, dalam percakapan tersebut tidak terdengar jelas jawaban dari Waryono. Justru yang terdengar ketika Waryono menyebutkan inisial SB.
“Nanti SB langsung dengan kita,” ujar Waryono dalam sambungan telepon.
Bukan hanya soal dana dari SKK Migas, saat itu Rudi juga menjelaskan rencana ‘buka-tutup kendang’. Rudi mengatakan jika SKK Migas akan menjadi pembuka kendang dan Pertamina penutupnya.
“Saya coba yang buka gendang dari kita, tadinya minta tutup gendangnya tadinya dipikir dari Pertamina. Pertamina sudah dihubungi Bu Karen?,” tanya Rudi.
“Saya telepon dulu Bu Karen, supaya buka tutup kendangnya biar sharing,” jelasnya.
Usai rekaman sadapan itu diputar, Jaksa KPK langsung mencecar pertanyaan kepada Waryono, yang dihadirkan sebagai saksi. Berbagai pertanyaa, buka-tutup kendang, APBN, ZA, NB dan SB
“Apakah SB Sutan Bhatoegana?” tanya Jaksa lyang angsung dibenarkan Waryono. “Iya betul,” jawabnya.
Waryono pun mengungkap bahwa inisial ZA adalah Zainudin Amali yang pernah duduk menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI periode 2009-2014.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
