Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi KTP Elektronik (KTP-el) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (13/10/2017). Tiga orang menjadi saksi dalam sidang lanjutan tersebut, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Dedi Priono, dan Jimmy Iskandar Tedjasusila. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Pengusaha Andi Narogong mengakui pemberian “fee” untuk DPR sebesar 7 juta dolar AS sudah dilakukan.

“Untuk DPR sudah dieksekusi, 3,5 juta dolar AS pada akhir 2011, lalu 3,5 juta dolar AS di awal 2012, caranya ditransfer Anang melalui Oka Masagung,” kata Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam pemeriksaan terdakwa di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (30/11).

Andi Narogong didakwa mendapatkan keuntungan 1,499 juta dolar AS dan Rp1 miliar dalam proyek pengadaan KTP-Elektronik (KTP-E) yang seluruhnya merugikan keuangan negara senilai Rp2,3 triliun.

Oka Masagung yang dimaksud adalah Made Oka Masagung, pemilik perusahaan Delta Energy Investment yang juga orang dekat Setya Novanto sedangkan Anang adalah Anang Sugiana Sudihardjo sebagai Direktur PT Quadra Solutions.

“Tapi saat mau beri uang muka ke empat, Anang keberatan. Ia sudah tidak mau eksekusi lagi karena tidak sanggup. Lalu saya beritahu Irman. Irman sarankan adakan pertemuan antara saya, Anang dan Giarto di Plaza Cafe Vin,” kata Andi.

“Saya katakan tidak masalah, tapi bagaimana dengan komitmen yang sudah dibangun Anang ? Lalu saya lapor ke Pak Novanto, kalau Anang tidak sanggup dan dijawab ‘Ya sudah tidak usah diurus, nanti sama Oka saja, lalu ada perubaham sikap Pak Anang,” jelas Andi.

Untuk eksekusi ke Kemendagri, Irman meminta 700 ribu dolar AS padahal kesepakatannya uang itu diberikan oleh PNRI, sehingga Andi pun menalangi pemberian itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby