Gedung tersebut mulai dibangun sejak Desember 2013 dengan nilai kontrak Rp195 miliar direncanakan memiliki 70 ruang pemeriksaan dan gedung penjara yang mampu menampung 50 orang, 40 pria dan sepuluh wanita.

Jakarta, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai perlu ada pengawasan terhadap kinerja institusi Komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Pasalnya ia mengkhawatirkan ada upaya pihak tertentu menjadikan KPK sebagai alat kepentingan politik tertentu.

“Sejatinya KPK memang harus ada pengawas, jika tidak akan jadi alat politik bahkan bisa menjadi malaikat pencabut nyawa,” kata Irma, di Jakarta, Rabu (3/5).

Dikatakan dia, seharusnya KPK maupun para pendukungnya harus bersikap fair, saat DPR RI melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pengawasan.

Karena, sambung dia, selama ini dewan sangat adil ketika KPK melakukan kewenangannya meski setiap anggota dewan memiliki hak imunitasnya.

“Saya kira kita harus fair, legislatif saja yang katanya punya hak imunitas bisa di periksa KPK, masak KPK tidak boleh diperiksa oleh DPR, padahal ini lembaga yang melakukan fit and proper test pada orang yang akan mejabat di KPK,” papar politikus dari Fraksi Nasdem itu.

“Dan mengawasi itu salah satu tugas DPR, justru aneh kalau ada partai yang menolak hak angket, karena jika hak angket untuk melemahkan tentu saya tidak setuju, sebab kita masih butuh KPK Akan tetapi untuk mempertegas peran dan fungsi KPK agar tidak lepas kontrol saya kira baik,” tandas anggota dewan Sumatera Selatan II.

Laporan: Novrizal Sikumbang

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS