Jakarta, Aktual.com — Ketua DPP Partai Nasdem, Taufik Basari (Tobas) menyerahkan sepenuhnya nasib kursi menteri partainya kepada Presiden Jokowi, jika dilakukan pengurangan dalam reshuffle kabinet kerja jilid II nanti.
Hal itu menanggapi ikhwal persoalan hukum yang tengah dihadapi partai besutan Surya Paloh dalam kasus dugaan penerimaan hadiah pada kasus Bansos Sumater Utara yang akan mempengaruhi kursi menteri di kabinet.
“Soal kursi nasdem di pemerintahan sepenuhnya kewenangan presiden, kita dari awal memang serahkan sepenuhnya itu kepada presiden, kita tidak akan otak-atik, biarlah Presiden yang menentukan jalannya pemerintahan ini,” ucap dia usai menjadi pembicara, di acara diskusi, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/10).
“Sehingga siapa-siapa yang dibutuhkan dalam kabinet, bagaimana penilaian dalam kabinet semua diberikan penuh pada presiden,” tambah pria yang akrab disapa Tobas itu.
Lebih lanjut, ketika ditanya apakah sikap itu juga termasuk nasib Jaksa Agung HM Prasetyo yang terancam diganti lantaran diduga terlibatan dalam kasus yang menjerat mantan Sekjen Nasdem Patrice Rio Capella (PRC) itu?. Tobas mengatakan jika hal itu termasuk menjadi kewenangan presiden.
“Semua akan kita serahkan pada presiden mengenai kabinet, kalau mengenai keterlibatan dan sebagainya. Saya pikir dari fakta yang saat ini muncul itu jauh, tidak ada melibatkan pihak lain selain yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka (PRC),” tandas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Nebby
