Malang, Aktual.com — Pemerintah Kota Malang bersama dengan DPRD dan pimpinan Poltekom, menggelar pertemuan untuk membahas nasib Politeknik Kota Malang.
Poltekom saat ini nasibnya sedang di ujung tanduk lantaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memangkas anggaran kampus itu, lantaran tidak bisa dikucurkan oleh Dinas Pendidikan setempat.
Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Wasto, mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri guna mencari jalan keluar nasib Poltekom.
“Kita akan konsultasi soal nasib yayasan dan pendanaan Poltekom,” Kata Wasto, Kamis (20/8).
Ia menerangkan, hasil konsultasi itu akan dijadikan landasan untuk mengambil keputusan selanjutnya serta dijadikan landasan dalam pembuatan Ranperda Poltekom.
“Kami ingin nasib Poltekom bisa jelas dan tidak mengambang seperti ini,” tandasnya.
Ketua DPRD Kota Malang, Arief Wicaksono mengaku bahwa anggaran Poltekom tidak dihapus, hanya saja temuan BPK tidak boleh dibawah Dinas Pendidikan.
“Kalau nanti di bawah BPKAD perlu ada kejelasan status karenanya Pemkot harus konsultasi,” tegas Arief.
Poltekom saat ini memiliki 300 mahasiswa dan 63 karyawan. Sejak anggaran diputus, nasib karyawan disana terlunta-lunta soal gaji. Bahkan, sejak bulan April lalu karyawan dan dosen tidak pernah menerima gaji secara utuh.
Artikel ini ditulis oleh:
