Jakarta, Aktual.com – Apabila kasasi yang diajukan oleh PT. Karya Citra Nusantara (KCN) ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) dapat membuat negara kehilangan pendapatan sebesar Rp200 miliar per tahunnya.
Direktur Utama KCN, Widodo Setiadi, mengatakan Pokja IV Satgas Percepatan Ekonomi pimpinan Menkum HAM, Yasonna Laoly pun sudah mengetahui bahwa andai kata pelabuhan ini selesai sepanjang 5.350 meter, plus supporting area 1.100 hektare, kontribusi per tahun ke negara sekitar Rp200 miliar per tahun.
“Tapi dengan catatan, itu bukan hanya ke Kemenhub, tapi dalam arti ke semua perpajakan, pemda, dan semuanya yang menjadi stakeholder di pelabuhan ini,” ujar dia kepada pers di Jakarta, Rabu (26/6).
Kisruh pelabuhan Marunda antara PT. Karya Citra Nusantara (KCN) dan Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang berkepanjangan saat ini sudah pada tahap kasasi. Bahkan, dengan pelabuhan yang baru selesai dibangun sepanjang 800 meter saja, negara bakal kehilangan pendapatan sekitar Rp 28 miliar per tahun.
“Pembayaran konsesi 5% dari pendapatan bruto pelabuhan ke kas negara atau lebih dari Rp 5 miliar/tahun. Ini adalah persentase terbesar dari seluruh konsesi pelabuhan yang ada di Indonesia, yang rata-rata membayarkan konsesi dikisaran 2,5%/tahun sesuai dengan peraturan menteri perhubungan (Permenhub) Nomor PM 15 tahun 2015,” jelas Widodo.
Tak hanya itu, berdasarkan data kontribusi pajak yang terdiri dari PPH 21, PPH 23, PPH 25, PPH 29, dan PPN, KCN telah menyetor pajak dengan nilai lebih dari Rp 12,3 miliar per tahunnya. “Kemudian KCN juga berkontribusi dari pembayaran PBB ke Pemprov DKI Jakarta yang berada pada angka Rp 2,4 miliar per tahun,” kata Widodo.
Pada kesempatan yang lain, Sidik Pramono, pengamat kebijakan publik mengatakan, sudah seharusnya pemerintah melihat masalah ini dengan bijak dan mempertimbangkan potensi negara akan kehilangan pendapatan yang cukup besar.
Apalagi perusahaan swasta KCN, yang membangun dengan modal sendiri tanpa membebani anggaran pemerintah baik melalui APBN maupun APBD, selama ini telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan negara setiap tahunnya.
Widodo kembali menjelaskan, untuk PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) sebagai pemilik 15% saham KCN terdapat porsi deviden sebesar Rp 8,6 miliar per tahun.
“Yang perlu ditekankan di sini adalah negara menerima pendapatan sebesar itu tanpa harus mengeluarkan uang modal sepeser pun, dengan kata lain hanya dengan modal Nol rupiah, negara telah mendapatkan untung miliaran rupiah,” pungkas Widodo
Artikel ini ditulis oleh:
Zaenal Arifin
